Kisruh Soal TPA Sampah, Pengamat Politik: Pemimpin Pandeglang Telah Gagal

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 26 Agustus 2025 - 08:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto: Mr Egi Hendrawan kala itu saat bersama Jenderal Listiyo Sigit Prabowo (Dok Ist)

i

Keterangan foto: Mr Egi Hendrawan kala itu saat bersama Jenderal Listiyo Sigit Prabowo (Dok Ist)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Pandeglang – Pengamat politik dan hukum, Egi Hendrawan, menilai kebijakan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi terkait kerja sama penampungan sampah di Kecamatan Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan menjadikan Pandeglang sebagai “kota sampah”.

“Ini kebodohan pemimpin. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya bupati, wakil bupati, dan DPRD, seolah tidak punya hati karena membiarkan rakyat hidup dalam jurang sampah yang bau busuk,” kata Egi, Selasa (26/8).

Egi juga menyinggung citra Pandeglang sebagai kota santri dan kota wisata yang kini terancam rusak. Ia mengkritik pernyataan Wakil Bupati Pandeglang yang menyebut sampah bisa menjadi sumber keuntungan (cuan).
“Apakah Pandeglang mau dijadikan daerah wisata sampah? Itu sungguh mencederai marwah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Egi menyebut DPRD Pandeglang kehilangan fungsi sebagai wakil rakyat. “Kami melihat DPRD lebih berada di bawah kendali penguasa daripada memperjuangkan keluhan warga. Seharusnya mereka merasakan bau busuk sampah itu di rumahnya, bukan hanya mencium aroma kue-kue manis dari kekuasaan,” tegasnya.

Ia menilai desakan masyarakat agar bupati dan wakil bupati mundur semakin bergema dari berbagai lapisan. “Sudah saatnya pemimpin yang tidak mampu membawa kemajuan mundur dari jabatannya, agar Pandeglang tidak semakin hancur,” tambahnya.

Selain soal sampah, Egi juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran DPRD Pandeglang, terutama perjalanan dinas yang disebut fiktif. Ia mendesak inspektorat dan Kejaksaan Negeri Pandeglang agar segera turun tangan melakukan audit.

“Anggaran dari pajak rakyat harus diawasi ketat. Jangan sampai masuk ke kantong-kantong pejabat sehingga pembangunan terbengkalai dan persoalan sampah menjadi jalan buntu,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong
Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81
Ketum LMND Nilai Sufmi Dasco Ahmad Figur Tepat Dampingi Prabowo, Wacana Gantikan Gibran Mengemuka
Ini Jawaban Kedes Cipadang Terkait Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov
Sungguh Miris : Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov Desa Cipadang di Duga di Kerjakan Asal Jadi
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:34 WIB

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Sabtu, 14 November 2026 - 21:04 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 21:01 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 19:07 WIB

LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong

Sabtu, 14 November 2026 - 15:40 WIB

Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB