Kisruh Soal TPA Sampah, Pengamat Politik: Pemimpin Pandeglang Telah Gagal

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 26 Agustus 2025 - 08:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto: Mr Egi Hendrawan kala itu saat bersama Jenderal Listiyo Sigit Prabowo (Dok Ist)

i

Keterangan foto: Mr Egi Hendrawan kala itu saat bersama Jenderal Listiyo Sigit Prabowo (Dok Ist)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Pandeglang – Pengamat politik dan hukum, Egi Hendrawan, menilai kebijakan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi terkait kerja sama penampungan sampah di Kecamatan Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan menjadikan Pandeglang sebagai “kota sampah”.

“Ini kebodohan pemimpin. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya bupati, wakil bupati, dan DPRD, seolah tidak punya hati karena membiarkan rakyat hidup dalam jurang sampah yang bau busuk,” kata Egi, Selasa (26/8).

Egi juga menyinggung citra Pandeglang sebagai kota santri dan kota wisata yang kini terancam rusak. Ia mengkritik pernyataan Wakil Bupati Pandeglang yang menyebut sampah bisa menjadi sumber keuntungan (cuan).
“Apakah Pandeglang mau dijadikan daerah wisata sampah? Itu sungguh mencederai marwah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Egi menyebut DPRD Pandeglang kehilangan fungsi sebagai wakil rakyat. “Kami melihat DPRD lebih berada di bawah kendali penguasa daripada memperjuangkan keluhan warga. Seharusnya mereka merasakan bau busuk sampah itu di rumahnya, bukan hanya mencium aroma kue-kue manis dari kekuasaan,” tegasnya.

Ia menilai desakan masyarakat agar bupati dan wakil bupati mundur semakin bergema dari berbagai lapisan. “Sudah saatnya pemimpin yang tidak mampu membawa kemajuan mundur dari jabatannya, agar Pandeglang tidak semakin hancur,” tambahnya.

Selain soal sampah, Egi juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran DPRD Pandeglang, terutama perjalanan dinas yang disebut fiktif. Ia mendesak inspektorat dan Kejaksaan Negeri Pandeglang agar segera turun tangan melakukan audit.

“Anggaran dari pajak rakyat harus diawasi ketat. Jangan sampai masuk ke kantong-kantong pejabat sehingga pembangunan terbengkalai dan persoalan sampah menjadi jalan buntu,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Meski Anggaran Terbatas, Pemkab Sorong Tetap Prioritaskan Pembangunan Jalan di 30 Distrik
Raih Nugraha Sakanti, Polda Banten Berkomitmen Tingkatkan Pelayanan Publik
Polda Banten Kerahkan Personel Bantu Padamkan Kebakaran TPA Jatiwaringin, 33 KK Dievakuasi
Bulog Lebak-Pandeglang Tuntaskan Penyaluran Banpang Februari-Maret Lebih Cepat
Rumah Ludes Terbakar, Janda Lansia di Lebak Terima Bantuan dari Kapolsek Warunggunung
Danyonif 762/VYS dan Personel Kunjungi Polresta Sorong Kota, Wujud Soliditas TNI-Polri
Rumah Janda Lansia di Lebak Ludes Terbakar, Korban Berharap Bantuan Pemerintah
Dinkes Tangerang Terus Pantau Kondisi Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 17:48 WIB

Meski Anggaran Terbatas, Pemkab Sorong Tetap Prioritaskan Pembangunan Jalan di 30 Distrik

Kamis, 2 Juli 2026 - 17:12 WIB

Raih Nugraha Sakanti, Polda Banten Berkomitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

Kamis, 2 Juli 2026 - 16:58 WIB

Polda Banten Kerahkan Personel Bantu Padamkan Kebakaran TPA Jatiwaringin, 33 KK Dievakuasi

Kamis, 2 Juli 2026 - 15:20 WIB

Bulog Lebak-Pandeglang Tuntaskan Penyaluran Banpang Februari-Maret Lebih Cepat

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:38 WIB

Rumah Ludes Terbakar, Janda Lansia di Lebak Terima Bantuan dari Kapolsek Warunggunung

Berita Terbaru