Kisruh Soal TPA Sampah, Pengamat Politik: Pemimpin Pandeglang Telah Gagal

Teras Media

- Penulis

Selasa, 26 Agustus 2025 - 08:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto: Mr Egi Hendrawan kala itu saat bersama Jenderal Listiyo Sigit Prabowo (Dok Ist)

i

Keterangan foto: Mr Egi Hendrawan kala itu saat bersama Jenderal Listiyo Sigit Prabowo (Dok Ist)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Pandeglang – Pengamat politik dan hukum, Egi Hendrawan, menilai kebijakan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi terkait kerja sama penampungan sampah di Kecamatan Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan menjadikan Pandeglang sebagai “kota sampah”.

“Ini kebodohan pemimpin. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya bupati, wakil bupati, dan DPRD, seolah tidak punya hati karena membiarkan rakyat hidup dalam jurang sampah yang bau busuk,” kata Egi, Selasa (26/8).

Egi juga menyinggung citra Pandeglang sebagai kota santri dan kota wisata yang kini terancam rusak. Ia mengkritik pernyataan Wakil Bupati Pandeglang yang menyebut sampah bisa menjadi sumber keuntungan (cuan).
“Apakah Pandeglang mau dijadikan daerah wisata sampah? Itu sungguh mencederai marwah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Egi menyebut DPRD Pandeglang kehilangan fungsi sebagai wakil rakyat. “Kami melihat DPRD lebih berada di bawah kendali penguasa daripada memperjuangkan keluhan warga. Seharusnya mereka merasakan bau busuk sampah itu di rumahnya, bukan hanya mencium aroma kue-kue manis dari kekuasaan,” tegasnya.

Ia menilai desakan masyarakat agar bupati dan wakil bupati mundur semakin bergema dari berbagai lapisan. “Sudah saatnya pemimpin yang tidak mampu membawa kemajuan mundur dari jabatannya, agar Pandeglang tidak semakin hancur,” tambahnya.

Selain soal sampah, Egi juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran DPRD Pandeglang, terutama perjalanan dinas yang disebut fiktif. Ia mendesak inspektorat dan Kejaksaan Negeri Pandeglang agar segera turun tangan melakukan audit.

“Anggaran dari pajak rakyat harus diawasi ketat. Jangan sampai masuk ke kantong-kantong pejabat sehingga pembangunan terbengkalai dan persoalan sampah menjadi jalan buntu,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Upacara 17-an Kodim 0510/Trs, Kasad Ingatkan Bahaya Kemarau 2026
Pekerja PT Win Win Travel Goods Technologies Bentuk Serikat Pekerja FSPIP
Dana Desa di Pandeglang Rp4,9 Miliar Diduga Dibancak! KITA Banten Siap Gedor Kejagung
Diduga Tak Kantongi Izin SIPA, Pengeboran Air Tanah di Lebak Diminta Segera Dihentikan
Bupati Tangerang Buka Pembinaan Tahap IV Kafilah MTQ Kabupaten Tangerang
Wabup Intan Hadiri Penen Jagung Serentak Kuartal II Polres Metro Tangsel
Kodim 0601 Pandeglang Hadiri Launching 1.061 Titik KDKMP, Perkuat Ekonomi dan Ketahanan Pangan
LSM WGAB Soroti Dugaan Penimbunan Kayu Ilegal di Moswaren, APH Diminta Segera Bertindak
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 19:57 WIB

Upacara 17-an Kodim 0510/Trs, Kasad Ingatkan Bahaya Kemarau 2026

Senin, 18 Mei 2026 - 19:53 WIB

Pekerja PT Win Win Travel Goods Technologies Bentuk Serikat Pekerja FSPIP

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:24 WIB

Dana Desa di Pandeglang Rp4,9 Miliar Diduga Dibancak! KITA Banten Siap Gedor Kejagung

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:35 WIB

Diduga Tak Kantongi Izin SIPA, Pengeboran Air Tanah di Lebak Diminta Segera Dihentikan

Sabtu, 16 Mei 2026 - 19:53 WIB

Bupati Tangerang Buka Pembinaan Tahap IV Kafilah MTQ Kabupaten Tangerang

Berita Terbaru