Terasmedia.co Jakarta – DPRD Provinsi Banten menegaskan pentingnya segera membentuk Tim Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak karena banyaknya temuan di lapangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG -red) menyajikan menu tak sesuai spesifikasi. Pernyataan tersebut dikatakan Anggota DPRD Provinsi Banten Musa Weliansyah dari Fraksi PPP–PSI Musa Weliansyah, Sabtu (24/1/2026)
“Banyaknya Dapur MBG nakal di Kabupaten Lebak, saya mendorong Pemda Lebak segera bentuk Satgas untuk pengawasan ketat dan jamin keamanan pangan melibatkan berbagai unsur diantaranya Untuk tingkat kabupaten BPOM, OPD, Kejaksaan, Polres, Kodim, unsur dan masyarakat,” kata Anggota DPRD Provinsi Banten Musa Weliansyah dari Fraksi PPP–PSI.
Adapun untuk tingkat Kecamatan, kata Musa, tentunya harus melibatkan unsur muspika dan untuk tingkat desa yaitu Babinsa dan babinkamtibmas serta unsur masyarakat atau wali murid. Menurut Musa Satgas ini, nantinya akan menjadi wadah koordinasi antara SPPG, pemerintah daerah, sekolah, hingga siswa penerima manfaat agar pelaksanaan program berjalan sukses dan tepat sasaran. Kehadiran Satgas independen diperlukan untuk memastikan distribusi, kualitas gizi, serta keamanan pangan dalam program MBG benar-benar sesuai standar.
“Program MBG adalah bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap gizi anak Indonesia dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya Satgas, kita bisa memastikan SOP dari BGN dijalankan dengan baik, mulai dari kualitas gizi, keamanan pangan, distribusi, hingga penanganan pasca-konsumsi. Semoga program ini menjadi awal perubahan besar,” tegas Musa.
Banyaknya temuan yang tak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh BGN bukan hanya pengurangan komposisi dan takaran tapi adanya indikasi kongkalingkong kepala SPPG, AHLI GIZI, ACUNTAN dan SUPPLIER Komoditi. Sehingga DAPUR SPPG yang asal-asalan tidak memenuhi setandar dan tidak mengantongi izin lengkap seperti IMB, Izin Pengelolaan Limbah Dll sehingga berpotensi terjadinya korupsi berjamaah dan merugikan penerima manfaat.
“Jangan sampai pemerintah daerah dianggap tutup mata dan abai terhadap program MBG, untuk itu Satgas harus segera dibentuk hinga ke tingkat sekolah,” jelas Musa.
“Persoalan MBG tidak bisa kita tutup-tutupi apalagi di era digital seperti sekarang ini, malu kita MBG yang tidak sesuai spesifikasi terjadi di sejumlah sekolah dan diposting di medsos namun tidak ada tindakan atau penanganan serius dari pemerintah daerah padahal pembentukan satgas sudah diamanatkan oleh mendagri,” tambah Musa.
Politisi muda yang juga mantan aktivis ini menekankan bahwa pembentukan Satgas bukanlah upaya memperlambat program, melainkan menjaga kredibilitas sekaligus keselamatan penerima manfaat. Ia bahkan meminta dilakukan uji laboratorium berkala, termasuk pemeriksaan mikrobiologi dan residu pada sampel makanan MBG.
Selain itu, penerapan standar operasional juga dinilai penting. Mulai dari cold chain untuk penyimpanan makanan, label kedaluwarsa yang jelas, hingga pelatihan higienitas bagi petugas dapur.
“Distribusi juga harus diperbaiki. Makanan harus tiba tepat waktu sesuai jam sekolah, dalam kondisi baik dan tidak basi,” ucap Musa.
Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan
Politisi asal Lebak Selatan ini mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan program. Ia mengusulkan adanya saluran aduan cepat, seperti hotline atau WhatsApp, serta melibatkan PKK dan komite sekolah agar pengawasan bisa dilakukan hingga ke tingkat komunitas.
“Dengan pengawasan menyeluruh dan partisipasi masyarakat, insyaallah Program MBG benar-benar membawa manfaat nyata bagi anak-anak Lebak,” pungkasnya.
Sebuh vidio Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cigemblong viral dibeberapa grup WhatsApp, lantaran menu yang di berikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berupa telur ayam mentah dan jagung mentah.
Beberapa sumber mengatakan menu tersebut merupakan menu MBG untuk hari Jumat, 23/01/2026, bagi siswa SMAN 1 Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten.
Dalam vidio berdurasi 32 detik tersebut, terlihat seorang guru memecahkan telur yang ternyata merupakan telur mentah.
“Ini MBG SMA 1 Cigemblong. Telurnya mentah, jagungnya mentah. Masa iya siswa harus masak sendiri, dimana kompornya. Ngaco ini mah. Kalau begini caranya MBG nya harus ditutup. Kemarin MBG nya Basi. Sekarang MBG nya mentah,” ujar narasi dalam vidio tersebut.
Dalam vidio tersebut, terlihat menu MBG berupa telur mentah 1 butir, jagung mentah 4 potong, buah lengkeng 3 butir, susu ultra 1 kotak, tahu 1 potong.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Nasional Mukhsin Natsir menilai program MBG via SPPG harus dikawal dengan ketat oleh akuntan dan ahli Gizi yang kompeten serta audit terbuka yang ditayangkan oleh SPPG pengelola MBG.
“harusnya SPPG ini dikawal ketat oleh akuntan dan ahli gizi yang kredibel dan kompeten lalu hasil audit oprasionalnya dibuka dan bisa diakses publik, coba hitung menu MBG di SMA ini paling cuma 5 ribu rupiah,” terang Mukhsin.
Hal ini menjadi penting karena biaya oprasional MBG itu dari APBN, jangan sampai kasus – kasus menu MBG yang tidak sesuai dan dibawah standar harganya kembali mencuat apapun alasannya.
“banyak kasus menu MBG dari SPPG itu nilainya jauh sekali dari nilai yang seharusnya karena banyak faktor, yang paling krusial ya potongan dari percaloan atau setoran nah supaya bisa dideteksi penyimpangannya maka Audit SPPG itu harus dibuka ke publik karena ini memakai APBN,” pungkas Mukhsin.
