Komite III DPD RI Apresiasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Jombang

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 13 Juli 2022 - 11:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co SURABAYA – Jawa Timur khususnya, kabupaten Jombang dalam sepekan ini menjadi pusat pemberitaan media. Bukan karena prestasinya tetapi karena peristiwa yang mencoreng pendidikan dan kehidupan pesantren, yakni dugaan kasus kekerasan seksual (pencabulan) yang menimpa santriwati di Pondok Pesantren (ponpes) Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Jombang, yang dilakukan oleh MSAT anak dari pemilik dan pengasuh Pesantren Shiddiqiyah dan pengelola sejumlah usaha pesantren.

Kasus Jombang ini menjadi perhatian publik secara luas, sehingga menjadi isu nasional. Bahkan Komite III DPD RI sampai turun langsung ke Jawa Timur untuk melihat kasus ini lebih dekat. Dalam kunker di Jawa Timur rombongan Komite III DPD RI yang dipimpin Sylviana Murni menerima masukan dan informasi dari stakeholder terkait.

“Saya sudah bertemu sejumlah pihak dan mendengarkan informasi dari sumber-sumber terpercaya. Saya apresiasi terhadap penanganan kasus di Jombang ini. Saya melihat negara sudah hadir dalam kasus ini,” tegas Ketua Komite III DPD RI, Sulviana Murni usai hearing di ruang Brawijaya, kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (13/07/2022).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah Kajati Jatim Mia Amiati yang langsung memimpin proses penuntutan di pengadilan. Ini bentuk keseriusan dan keberpihakan kepada korban.

Sylvi mengungkapkan, dalam kasus kekerasan s*ksual perempuan cenderung menjadi korban. Karena itu, kepastian dan keberpihakan kepada korban perlu ditunjukkan oleh negara.

“Trauma healing juga perlu diberikan kepada santri korban kekerasan s*ksual. Saya dapat informasi itu sudah dilakukan. Saya kira karena Gubernurnya perempuan, Bupatinya perempuan, dan Kajatinya perempuan, sehingga lebih peka dalam masalah ini,” ujar mantan None Jakarta ini.

Senator perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta ini berharap publik tidak memperlakukan sama semua kasus dengan kasus Jombang ini. Menurutnya, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan terpercaya yang membentuk sumber daya manusia yang berilmu dan berakhlak.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Dugaan Mafia Tanah, Jeffri Simanjuntak Desak Presiden Copot Nusron Wahid
BPJS Tak Disetor, Pekerja MBG Langkat Kecelakaan Kerja Malah Disomasi Rumah Sakit
Penyidik Tanjung Priok Dilaporkan ke Propam, Pakai Surat Prostitusi Tangkap Tersangka Gas Portabel
Kasus Nelayan Raja Ampat, Kuasa Hukum Pertanyakan Tuntutan JPU Kejati Papua Barat
Proyek Jalan Sisi Cisadane Timur Disorot, Warga Batusari Duga Ada Pelanggaran RKL-RPL
KOSMAK Desak Kejagung Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Sawit Rp176,1 Triliun
Gunakan Surat Perintah Perkara Prostitusi untuk Tangkap Gabriel, LBH Peradi Lapor ke Propam
GSBK Soroti Sitaan Rp42,5 Miliar Kasus KPR Fiktif BTN Karawang: Kerugian Rp237 Miliar, Sisanya Dipertanyakan
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 13:30 WIB

Dugaan Mafia Tanah, Jeffri Simanjuntak Desak Presiden Copot Nusron Wahid

Rabu, 16 September 2026 - 23:55 WIB

BPJS Tak Disetor, Pekerja MBG Langkat Kecelakaan Kerja Malah Disomasi Rumah Sakit

Selasa, 15 September 2026 - 17:12 WIB

Penyidik Tanjung Priok Dilaporkan ke Propam, Pakai Surat Prostitusi Tangkap Tersangka Gas Portabel

Selasa, 15 September 2026 - 11:30 WIB

Kasus Nelayan Raja Ampat, Kuasa Hukum Pertanyakan Tuntutan JPU Kejati Papua Barat

Jumat, 11 September 2026 - 18:36 WIB

Proyek Jalan Sisi Cisadane Timur Disorot, Warga Batusari Duga Ada Pelanggaran RKL-RPL

Berita Terbaru