Pandeglang— Menjamurnya tiang milik provider internet di berbagai wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten, mulai menuai sorotan. Pemasangan yang dinilai semrawut terlihat di sejumlah titik, bahkan dalam satu lokasi ditemukan hingga 7–10 tiang berdiri berdekatan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan, perizinan, hingga penataan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Denyy, Sekretaris Sayap Muda Garuda Indonesia Banten, menilai Pemerintah Kabupaten Pandeglang di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dewi-Iing perlu menunjukkan ketegasan dalam menertibkan keberadaan tiang-tiang provider yang berdiri di ruang publik.
“Apakah keberadaan tiang-tiang ini memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang ataupun Pemerintah Provinsi Banten? Kalau memang memiliki izin, kok penataannya berantakan dan justru merusak keindahan kota?” kata Denyy, Jumat (18/9/2026).
Menurut Denyy, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai pembangunan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan internet masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan pemasangan jaringan dilakukan dengan memperhatikan tata ruang, estetika lingkungan, serta keselamatan masyarakat.
Keberadaan tiang provider saat ini disebut telah tersebar di berbagai penjuru Kabupaten Pandeglang. Salah satunya terlihat di wilayah Desa Ciinjuk, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.
Tiang-tiang tersebut tampak berdiri di sejumlah titik di sepanjang jalan desa. Berdasarkan pantauan di lapangan, dalam satu lokasi ditemukan sedikitnya 7 hingga 10 tiang yang berdiri berdekatan.
Pemandangan tersebut dinilai berpotensi mengganggu estetika ruang publik. Selain itu, keberadaan banyak tiang dan jaringan kabel yang tidak tertata juga perlu mendapat perhatian dari sisi keselamatan warga maupun pengguna jalan.
Denyy mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pemasangan infrastruktur tersebut.
“Jangan sampai pemerintah hanya membiarkan provider memasang tiang sesuka hati tanpa memperhatikan tata ruang dan keselamatan masyarakat. Kalau memang ada izin, pemerintah harus bisa menjelaskan dasar izinnya sekaligus memastikan penataannya sesuai aturan,” ujarnya.
Ia meminta Pemkab Pandeglang melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap seluruh tiang provider yang berdiri di wilayah Kabupaten Pandeglang, termasuk memastikan legalitas, titik pemasangan, serta pihak yang bertanggung jawab atas infrastrukturnya.
Menurutnya, pembangunan jaringan internet memang dibutuhkan masyarakat, tetapi pembangunan tersebut semestinya berjalan beriringan dengan ketertiban dan kepentingan publik.
“Internet dibutuhkan, tetapi bukan berarti ruang publik boleh dipenuhi tiang tanpa penataan yang jelas. Pemerintah harus hadir dan jangan sampai terkesan tidak berdaya menghadapi persoalan ini,” tegas Denyy.
Hingga rilis ini dibuat, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun pihak provider terkait izin pemasangan dan penataan tiang-tiang tersebut.
