Haris Arthur Hedar Lantik DPN PERADI Profesional, Beri Mandat Konsolidasi Wilayah

Avatar photo

- Penulis

Senin, 11 Mei 2026 - 10:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia (PERADI) Profesional, Prof. Dr. Haris Arthur Hedar, Senin (11/4/2026)

i

Keterangan foto : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia (PERADI) Profesional, Prof. Dr. Haris Arthur Hedar, Senin (11/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia (PERADI) Profesional, Prof. Dr. Haris Arthur Hedar telah resmi mengukuhkan jajaran kepengurusan DPN untuk periode masa bakti 2026–2031. Acara pelantikan berlangsung dengan penuh kekhidmatan pada Sabtu, 9 Mei 2026, di Hotel Fairmont Jakarta.

Prof. Haris menegaskan bahwa kekompakan organisasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat menjadi prioritas utama, seiring dengan perubahan dan tantangan hukum yang terjadi di tanah air.

“PERADI Profesional harus menjadi wadah besar bagi para advokat yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan berpegang teguh pada semboyan Fiat Justitia Ruat Caelum — keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh,” ujarnya tegas, Senin (11/4/2026)

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum secara langsung memberikan arahan dan mandat kepada para Ketua Provinsi yang telah terpilih. Mereka ditugaskan untuk segera menyusun struktur organisasi serta melakukan penyatuan kekuatan di wilayah masing-masing, dengan batas waktu penyelesaian paling lambat enam bulan setelah pelantikan ini berlangsung.

Salah satu penerima mandat tersebut adalah M. Rian Ali Akbar yang ditunjuk memimpin PERADI Profesional Provinsi Lampung. Tugas utamanya adalah membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang kokoh, tangguh, dan mampu merespons kebutuhan hukum masyarakat setempat.

Menyikapi amanah yang diterimanya, M. Rian Ali Akbar menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan tugas. Menurutnya, Ini adalah kepercayaan besar yang kami emban.

“Kami akan segera merapatkan barisan, menyusun struktur kepengurusan, dan memastikan PERADI Profesional Lampung hadir sebagai organisasi advokat yang modern, bekerja sama, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan di Bumi Ruwa Jurai,” ungkapnya.

Langkah awal yang akan segera dijalankan meliputi pembukaan pendaftaran bagi calon pengurus dan anggota baru, serta menyelaraskan seluruh program kerja dengan arahan DPN. Fokus utama kerja sama tersebut berada di bidang pendidikan profesi advokat, pemberian bantuan hukum, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan seluruh anggota.

Sekilas Tentang PERADI Profesional
PERADI Profesional adalah organisasi profesi advokat yang berkomitmen melahirkan para ahli hukum yang berintegritas tinggi dan profesional. Organisasi ini berpegang pada asas mulia: Fiat Justitia Ruat Caelum, yang berarti keadilan wajib ditegakkan dalam kondisi apa pun.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang
LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Karyawan yang Diberhentikan karena Pensiun
Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi
Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Polisi Bersama Masyarakat, Di Pasangkayu, Petani Diduga Diserbu Dini Hari dan Diperlakukan Seperti Teroris
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 20:49 WIB

Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang

Jumat, 13 November 2026 - 12:27 WIB

LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Karyawan yang Diberhentikan karena Pensiun

Kamis, 12 November 2026 - 19:46 WIB

Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Berita Terbaru