Terasmedia.co Serang – Setelah sebelumnya menyoroti anggaran jasa laundry pakaian kepala daerah yang dinilai berlebihan, lembaga pengawas anggaran Center for Budget Analysis (CBA) kembali mengangkat persoalan pengelolaan keuangan yang dinilai janggal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Kali ini, sorotan tertuju pada anggaran pembuatan konten podcast yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat DPRD Banten yang nilainya mencapai Rp2,3 miliar.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut tidak masuk akal dan justru membebani uang rakyat. Yang membuatnya semakin mencurigakan, terjadi lonjakan nilai anggaran yang sangat signifikan hanya dalam kurun waktu satu tahun.
“Pada tahun 2025, anggaran untuk kegiatan ini hanya sebesar Rp365 juta. Namun di tahun 2026 nilainya melonjak drastis menjadi Rp2,3 miliar. Artinya ada penambahan biaya sebesar Rp1,6 miliar yang diambil dari uang pajak rakyat Banten,” tegas Jajang dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, alokasi dana sebesar itu sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak dan menyentuh langsung kesejahteraan warga.
“Coba kita bandingkan, anggaran untuk membuat konten di internet ini ternyata bisa jauh lebih mahal dibandingkan biaya pembangunan jalan desa atau jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Ini hal yang sangat disayangkan,” ujarnya.
Ada Harga Berbeda-beda dalam Satu Jenis Pekerjaan
Selain nilai total yang dinilai terlalu besar, CBA juga menemukan kejanggalan dalam rincian biaya per paket pekerjaan. Dari dokumen yang diteliti, terdapat perbedaan harga yang sangat jauh untuk jenis kegiatan yang sama.
“Kami menemukan fakta bahwa satu paket kegiatan podcast ini ada yang dibandrol dengan harga Rp92 juta, ada juga yang mencapai Rp220 juta, bahkan ada yang nilainya paling tinggi sampai Rp280 juta. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar dari setiap paket itu sehingga harganya bisa berbeda sangat jauh? Ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijelaskan secara terbuka,” ungkap Jajang.
Karena berbagai kejanggalan yang ditemukan tersebut, CBA pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lembaga ini menilai ada indikasi kuat bahwa anggaran tersebut hanya dijadikan alat untuk memindahkan uang negara.
“Kami meminta KPK membuka penyelidikan mendalam terhadap anggaran podcast sebesar Rp2,3 miliar ini. Perlu dijelaskan secara rinci, untuk apa saja uang sebesar itu digunakan,” ujarnya.
Jajang menambahkan, secara logika pembuatan konten semacam ini seharusnya tidak membutuhkan biaya besar, mengingat platform YouTube itu sendiri dapat digunakan secara cuma-cuma. Ia bahkan menyindir dengan nada kritis jika ada alasan teknis yang membenarkan anggaran tersebut.
“Kalau alasannya butuh biaya mahal, apa mungkin proses perekamannya dilakukan di luar angkasa atau alat yang dipakai dipinjamkan dari lembaga antariksa dunia? Ini hal yang tidak masuk akal dan memicu kecurigaan publik bahwa anggaran ini hanya dijadikan lahan baru untuk mencari keuntungan pribadi,” sindirnya.
“Padahal yang dilakukan itu sederhana saja: orang duduk, berbicara, direkam suaranya, lalu diunggah ke internet yang gratis. Apakah ini sekadar cara halus untuk memindahkan uang negara dengan kedok menjadi pembuat konten?” tambahnya lagi.
Sorotan yang disampaikan CBA ini diprediksi akan kembali memicu diskusi publik luas terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, terutama terhadap pos-pos belanja yang dinilai tidak memiliki urgensi strategis bagi kepentingan rakyat banyak.
