Oleh: Ana Mustamin
Terasmedia.co – Mulai hari ini, 1 Juni 2026, semua nikel, batu bara, dan sawit Indonesia hanya boleh diekspor melalui satu pintu: Danantara Sumber Daya Indonesia (SDI). Di atas kertas, ide ini brilian. Kebocoran devisa bisa ditekan. Harga komoditas tak lagi didikte trader Singapura. Hilirisasi juga dipaksa ngebut karena bahan baku tak bisa lagi diekspor mentah-mentah.
Tapi sejarah mengajarkan satu hal, setiap kali negara memusatkan uang dan kuasa di satu badan tanpa pagar transparansi, hasilnya bukan kedaulatan, tapi skandal.Presiden dan para pengambil kebijakan harus menoleh ke Malaysia dan belajar dari kasus 1MDB. Pelajaran Berdarah dari 1MDB
Tahun 2009, Malaysia mendirikan 1Malaysia Development Berhad. Tujuannya mulia, mengelola aset negara untuk kesejahteraan rakyat. Mekanismenya mirip Danantara SDI – badan super dengan akses langsung ke istana, memegang proyek strategis, namun minim pengawasan parlemen. Hasilnya? 4,5 miliar dolar AS lenyap. Perdana Menteri Malaysia masuk penjara. Negara menanggung utang hingga 2039.
Konon, kesalahan 1MDB itu bukan di niat, tapi di desain kelembagaan. Kekuasaan absolut tanpa dibarengi transparansi absolut adalah resep penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Dalam beberapa kasus, desain pada lembaga sejenis mencakup beberapa kesalahan. Di antaranya, pertama, keuangan campur-aduk, manajemen perusahaan tidak memisahkan secara tegas antara dana operasional dan dana investasi. Kedua, dari sisi pengawasan, pengawasnya hanya sekadar ‘boneka’. Dewan direksi pun diisi orang-orang yang dekat dengan penguasa. Ketiga, lembaga didesain tanpa menentukan batas waktu. Seolah mandatnya abadi, dan tidak pernah dievaluasi, atau evaluasinya sekadar normatif Hari ini, Danantara SDI berdiri di persimpangan yang mungkin sama.
Seberapa Berbahaya Danantara SDI?
Jika kita belajar ke 1MDB, perusahaan milik Malaysia ini ‘hanya’ mengelola proyek. Danantara SDI lebih dari itu, badan ini akan mengendalikan urat nadi ekspor RI. Data Kementerian ESDM menyebutkan nilai ekspor 3 komoditas – batu bara, nikel dan emas – yang dikuasainya tembus 80 miliar dolar AS per tahun. Angka ini setara dengan 30% APBN. Ini angka yang sangat besar.
Jika Danantara salah kelola, yang hancur bukan satu BUMN. Yang hancur adalah reputasi Indonesia di mata investor, kurs rupiah, dan kepercayaan rakyat. Sekali blunder, dampaknya sistemik ke fiskal dan moneter.
Karena itu, sebelum Danantara SDI benar-benar beroperasi, pemerintah wajib membuat pagar pengaman agar tidak mengulang kesalahan seperti yang terjadi pada 1MDB. Pagar pengaman pertama, yang sering disebut “Tembok Api”, pisahkan antara dompet dan pemiliknya. Danantara SDI harus dipisah total dari Danantara Induk. Keuangan, audit, dan manajemen berbeda. Alasannya sederhana, uang dari ekspor nikel hari ini tidak boleh digunakan untuk menutup rugi investasi Danantara di sektor lain. Setiap rupiah harus diaudit KAP Big Four dan hasilnya dibuka ke publik tiap kuartal.Temasek Singapura melakukan itu, Temasek Holdings dan entitas operasionalnya, terpisah secara tegas.
Pagar pengaman kedua, harga harus transparan. HPE (Harga Patokan Ekspor) harus dirilis setiap hari.Kewenangan terbesar Danantara SDI adalah menentukan HPE. Ini bisa jadi celah korupsi terbesar.
Karena itu, HPE wajib dirilis harian, formulanya terbuka, dan ada dashboard devisa real time yang bisa diakses siapa saja. Jika harga nikel dunia 20.000 dolar AS/ton, HPE tidak boleh tiba-tiba 15.000 dolar AS/ton tanpa penjelasan.Codelco Chile, misalnya, merilis harga tembaga setiap hari ke publik.
Pagar pengaman ketiga, lindungi penambang kecil. Danatara harus membayar UMKM paling lambat H+7 sejak barang diterima. Hari ini, ribuan penambang rakyat dan UMKM menjual ke trader. Pembayarannya cepat.
Jika Danantara SDI birokratis, maka UMKM akan mati. Ini aturannya harus tegas, terlambat satu hari, Danantara SDI selayaknya dikenai denda. Negara boleh melakukan hilirisasi, tapi jangan sampai membunuh hulu.
Pagar pengaman keempat, Danatara SDI haru mematuhi Santiago Principles. Sovereign Wealth Fund (SWF) kelas dunia patuh pada 24 Santiago Principles, yakni independen, transparan, akuntabel. Dewan pengawas Danantara SDI tidak boleh diisi pejabat aktif, timses, atau relawan.
Juga harus ada perwakilan akademisi, KPK, BI, dan audit dilakukan secara independen oleh auditor internasional. Sebagai pembanding, Government Pension Fund Global Norwegia diawasi ketat oleh parlemen dan sipil.
Pagar pengaman kelima, Danantara SDI tidak beroperasi selamanya. Ada tanggal kadaluwarsa. Kinerja Danantara harus dievalusi secara berkala, dan paling lama beroperasi 5 tahun. Key Performance Indicator ( KPI)-nya pun jelas.
Berapa smelter baru berdiri? Berapa devisa naik? Jika gagal, pemerintah tidak perlu ragu untuk mencabut mandat. Jika sukses dan hilirisasi berjalan, perannya bisa dikurangi secara bertahap. Tujuan akhir tetap harus dicanangkan, yakni Bursa Komoditas Indonesia yang terbuka, bukan BUMN monopoli. Karena bagaimana pun, monopoli adalah obat keras, dan obat keras tidak boleh diminum selamanya.
Warisan Pemerintah Sekarang
Danantara SDI akan menjadi warisan terbesar pemerintahan Prabowo Subianto di bidang ekonomi. Hasilnya bisa jadi Aramco-nya Indonesia, tapi bisa juga menjadi 1MDB-nya Indonesia.
Bedanya hanya pada pelaksanaan 5 pagar pengaman di atas. Tanpa pagar itu, pemerintah sedang menandatangani surat warisan berupa bom waktu untuk presiden selanjutnya. Kedaulatan sumber daya alam adalah harga mati. Tapi transparansi adalah oksigennya. Tanpa oksigen, kedaulatan itu mati.
Saatnya rakyat mengawasi, dan sejarah mencatat. Ana Mustamin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo)
