Jakarta – Langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) memperpanjang evaluasi status pasar saham Indonesia sebagai emerging market hingga November 2026 harus disikapi secara optimis. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar menegaskan, keputusan ini merupakan momentum emas bagi otoritas keuangan mempercepat reformasi total bursa efek demi mewujudkan pasar modal yang jauh lebih berkualitas, transparan, dan berintegritas.
Terkait evaluasinya, MSCI terus menyoroti sejumlah aspek krusial di pasar saham tanah air, mulai dari transparansi kepemilikan saham, kualitas arus informasi, hingga integritas infrastruktur pasar saham. Perpanjangan waktu ini niscaya memberikan ruang bagi pemerintah dan otoritas pasar modal buat membenahi diri.
Meski di sisi lain langkah MSCI berpotensi memicu ketidakpastian yang dapat memengaruhi arus investasi, stabilitas pasar keuangan, dan kepercayaan investor jika tidak direspons dengan kebijakan yang kuat.
“Keputusan MSCI ini jangan dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai cambuk dan alarm keras bagi kita semua. Ini adalah momentum berharga bagi bursa kita buat membenahi total.
Kita harus memanfaatkan sisa waktu yang ada melakukan reformasi bursa secara agresif dan komprehensif, agar pasar modal Indonesia memenuhi standar emas praktik terbaik internasional,” tandas Marwan Jafar di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Mantan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes & PDT) ini mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar bergerak cepat dan tidak menunda-nunda implementasi reformasi pasar modal yang telah diumumkan sebelumnya.
Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan transparansi struktur kepemilikan saham, penguatan ketentuan porsi saham publik (free float), serta penyempurnaan sistem pelaporan transaksi. “Otoritas pasar modal wajib menyampaikan indikator capaian reformasi ini secara berkala kepada publik dan investor.
Kemajuan yang dilakukan harus bisa diukur secara objektif dan transparan sebelum evaluasi akhir MSCI dilakukan pada November 2026 mendatang. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola bisnis biasa (business as usual),” ujar legislator dapil Jawa Tengah III tersebut.
Marwan yang juga mantan Ketua Fraksi PKB menegaskan, pihak Komisi XI DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal isu sangat strategis ini. Dalam waktu dekat, Komisi XI bersama dengan OJK dan Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi komprehensif dalam konteks kecukupan serta kelayakan seluruh kerangka regulasi pasar modal Indonesia yang perlu segera dibenahi.
Ia pun menyarankan, evaluasi bersama tersebut mesti menitikberatkan pada efektivitas penerapan ketentuan keterbukaan informasi (disclosure), penguatan tata kelola emiten (corporate governance), pengetatan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang berpotensi manipulatif (market manipulation), serta harmonisasi regulasi makro yang sejalan dengan ekosistem keuangan global. Mengapa harus demikian? Sebab, “Pasar modal adalah salah satu pilar utama yang menopang kepercayaan investasi di Indonesia. Kita harus memastikan tidak ada ruang sekecil apa pun bagi praktik manipulasi pasar yang merugikan investor, terutama investor ritel domestik.
Kepercayaan alias trust dari para investor serta sentimen pasar saham yang positif itu amat mahal nilainya. Ini sebabnya, Komisi XI akan senantiasa memastikan regulasi di ekosistem pasar modal kita memiliki taring yang kuat buat menjaga stabilitas pasar keuangan nasional di tengah volatilitas global saat ini,” pungkas Marwan Jafar mewanti-wanti.
