Jakarta – Ketua Umum Sayap Muda Garuda Indonesia (SGMI), Mohamad Rohim, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pembenahan dan evaluasi di lingkungan kabinet sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
Menurut Rohim, langkah Presiden Prabowo yang melakukan bersih-bersih tanpa pandang bulu merupakan harapan besar masyarakat Indonesia yang selama ini menginginkan praktik korupsi benar-benar diberantas dari negeri ini.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam melakukan bersih-bersih di kabinet tanpa pandang bulu. Inilah yang selama ini ditunggu rakyat. Korupsi harus angkat kaki dari Republik Indonesia,” ujar Mohamad Rohim kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
Rohim menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi harus mampu mengungkap hingga aktor intelektual yang berada di balik berbagai praktik korupsi.
“Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Upaya ini tidak boleh berhenti di sini, tetapi harus menyentuh hingga ke otak pelaku dan aktor utama di balik tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rohim mengakui bahwa upaya membersihkan Indonesia dari praktik korupsi bukan pekerjaan mudah. Menurutnya, setiap langkah pemberantasan korupsi pasti akan menghadapi tantangan dan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
“Namun kami percaya, selama Presiden Prabowo berpihak kepada kepentingan rakyat dan serius memberantas korupsi, masyarakat akan berdiri bersama beliau,” katanya.
Rohim juga meminta agar Presiden Prabowo terus melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di kabinet. Menurutnya, seluruh menteri harus memiliki visi dan komitmen yang sama dalam menjalankan agenda pemerintahan.
“Para pembantu Presiden yang belum memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Presiden Prabowo sudah sepatutnya dievaluasi agar pelaksanaan program pemerintah semakin efektif. Jangan sampai ada menteri yang memiliki standar ganda atau merasa memiliki loyalitas kepada pihak lain selain Presiden sebagai kepala pemerintahan,” pungkas Rohim.
