Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, mendorong Bank Indonesia (BI) untuk lebih aktif mengoptimalkan kewenangan dan instrumen kebijakannya dalam memperkuat serta menyehatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, ia menilai keterlibatan Bank Indonesia juga sangat penting karena UMKM memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas ekonomi, sistem keuangan, daya beli masyarakat, pengendalian inflasi, hingga penguatan sektor riil.
“Kami menilai dukungan Bank Indonesia sangat dibutuhkan untuk penguatan UMKM.
Oleh karena itu kami mendorong Bank Indonesia agar lebih aktif dan memiliki kontribusi yang semakin kuat dalam mendorong penguatan serta penyehatan UMKM. Memang tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, tetapi instrumen kebijakan yang dimiliki BI sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan UMKM,” ujar Marwan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/9/2026).
Marwan menegaskan setidaknya terdapat tiga agenda strategis yang dapat diperkuat Bank Indonesia dalam mendukung UMKM. Pertama, memperkuat korporatisasi dan kelembagaan UMKM. Menurut Marwan, persoalan UMKM tidak semata-mata terkait akses modal, tetapi juga menyangkut legalitas, tata kelola, bentuk badan usaha, hingga kemampuan membangun skala ekonomi.
Karena itu, BI dapat memperkuat program korporatisasi UMKM dengan mendorong pelaku usaha memiliki kelembagaan yang lebih sehat dan profesional. Kedua, ia menilai Bank Indonesia dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM.
Marwan mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan pembiayaan. Pelaku usaha juga membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen usaha, standardisasi produk, inovasi, digitalisasi, serta pemahaman terhadap praktik usaha yang berkelanjutan.
Menurutnya, BI dapat memperluas program pendampingan dan pelatihan bagi UMKM agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki daya saing di pasar yang semakin kompetitif.
“Pelatihan manajemen SDM, standardisasi produk, inovasi, digitalisasi, sampai penerapan ekonomi hijau harus menjadi bagian dari penguatan UMKM. Kita ingin UMKM bukan sekadar banyak jumlahnya, tetapi juga sehat, produktif, inovatif, dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Terakhir, legislator asal Jawa Tengah ini mengharapkan Bank Indonesia dapat memperluas akses pembiayaan yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Marwan menilai persoalan pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan penting bagi UMKM. Karena itu, BI perlu terus memperkuat sinergi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya agar semakin banyak UMKM yang memperoleh akses pembiayaan dengan skema yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan usahanya.
Ia menekankan bahwa perluasan pembiayaan harus dibarengi dengan prinsip kehati-hatian agar UMKM tidak justru terbebani pembiayaan yang tidak sesuai dengan kapasitas usahanya.
“Yang kita dorong bukan sekadar pembiayaan diperbesar, tetapi akses pembiayaan yang memungkinkan, aman, dan berkeadilan. UMKM harus mendapatkan akses keuangan yang sehat sehingga pembiayaan benar-benar menjadi modal untuk tumbuh, bukan menjadi beban baru,” kata Marwan.
Di lain pihak, Marwan juga mendorong BI memperkuat dukungan terhadap UMKM yang memiliki potensi ekspor dan bergerak di sektor pariwisata. Menurutnya, fasilitasi promosi, pameran nasional maupun internasional, business matching, serta perluasan pemasaran melalui platform perdagangan elektronik dapat membantu UMKM menembus pasar yang lebih luas.
Marwan meminta BI memperkuat peran UMKM, khususnya di sektor pangan, pertanian, dan perikanan, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
