Dukung Langkah Kapolri, Tim 8: Penyadapan Hanya untuk Hukum, Bukan Kepentingan Politik

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 6 November 2026 - 11:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendahara DPN Tim 8 Yusuf Reza Soleman

i

Bendahara DPN Tim 8 Yusuf Reza Soleman

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta — Yusuf Reza Soleman, yang akrab disapa Yures, selaku Bendahara Dewan Pimpinan Nasional Relawan Tim 8, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menindak tegas sejumlah anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Menurut Yures, keberanian Kapolri menindak tegas siapa pun yang diduga terlibat, tanpa memandang pangkat maupun kedudukan, merupakan langkah yang sangat tepat dan dinantikan oleh masyarakat.

“Kami mendukung penuh langkah Bapak Kapolri. Penegakan hukum dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tuntas. Siapa pun yang melanggar hukum harus bertanggung jawab, tidak boleh ada yang kebal hukum,” tegas Yures, Jumat (6/11/2026).

Yures menegaskan, kasus ini bukan sekadar persoalan internal institusi, tetapi menyangkut perlindungan hak privasi, kebebasan berkomunikasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Penyadapan tanpa prosedur yang sah, apalagi disertai upaya menghapus bukti elektronik, merupakan pelanggaran serius yang merugikan seluruh masyarakat.

“Penyadapan ilegal bukan sekadar kesalahan prosedur. Itu merusak kepercayaan, mengganggu kebebasan, dan mengancam demokrasi itu sendiri. Penyadapan seharusnya dilakukan murni untuk kepentingan penegakan hukum, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Jika aturan ini dilanggar, maka itu adalah kejahatan yang tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Yures juga mengapresiasi pernyataan Kapolri yang menegaskan penanganan perkara ini murni proses penegakan hukum, bukan persaingan kepentingan. Hal ini dinilai sangat penting agar publik memahami bahwa hukum ditegakkan untuk keadilan, bukan untuk kepentingan siapa pun.

“Seperti yang disampaikan Bapak Kapolri, ini murni penegakan hukum. Bukan urusan pribadi, bukan pula persaingan. Semangat inilah yang harus dipertahankan. Polri harus tetap berdiri di atas hukum, di atas kepentingan politik, dan sepenuhnya berpihak pada kebenaran serta rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yures berharap proses hukum berjalan konsisten hingga tuntas. Menurutnya, jangan berhenti di penetapan tersangka.

“Seluruh fakta harus terungkap terang benderang. Masyarakat berhak tahu siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanismenya, dan untuk kepentingan apa hal tersebut dilakukan. Keterbukaan ini kunci kepercayaan publik,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Yures mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembenahan di tubuh Polri.

“Mari kita dukung Polri yang bersih, berwibawa, dan benar-benar hadir bersama masyarakat. Polri yang ditegakkan di atas hukum, bukan di atas kekuasaan. Itulah harapan kita bersama,” tutup Yures.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Seruan “Selamatkan Golkar dari Geng Solo” Beredar, Wacana Munaslub Kembali Mencuat
Camellia Panduwinata Lubis: Apresiasi Langkah Pembenahan Polri, Semakin Dekat dan Berkeadilan
Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden dan Pejabat Dinilai Ancaman Serius bagi HAM dan Demokrasi
Politisi PKB Mulyadi Tampung Aspirasi Pengusaha Nahdiyin, Dorong Kemudahan Perizinan dan Masuknya Investor ke Pandeglang
Revitriyoso Husodo: Jangan Biarkan Prabowo Sendirian, Suara Rakyat Harus Didengar dan Proses Hukum Dihormati
Camellia Panduwinata Lubis: Hukum Harus Tegas, Bukan Sewenang-wenang
Diduga Gelapkan 17 Sertifikat Tanah, Calon Dubes RI di Eropa Dipolisikan
Jerry Massie: Ijazah Prabowo Sah, Kasus Suket Gibran Tak Berlaku untuk Presiden
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 19:50 WIB

Seruan “Selamatkan Golkar dari Geng Solo” Beredar, Wacana Munaslub Kembali Mencuat

Jumat, 6 November 2026 - 11:04 WIB

Dukung Langkah Kapolri, Tim 8: Penyadapan Hanya untuk Hukum, Bukan Kepentingan Politik

Kamis, 5 November 2026 - 15:37 WIB

Camellia Panduwinata Lubis: Apresiasi Langkah Pembenahan Polri, Semakin Dekat dan Berkeadilan

Rabu, 4 November 2026 - 10:04 WIB

Politisi PKB Mulyadi Tampung Aspirasi Pengusaha Nahdiyin, Dorong Kemudahan Perizinan dan Masuknya Investor ke Pandeglang

Selasa, 3 November 2026 - 16:32 WIB

Revitriyoso Husodo: Jangan Biarkan Prabowo Sendirian, Suara Rakyat Harus Didengar dan Proses Hukum Dihormati

Berita Terbaru