DPP KNPI Soroti Alokasi Anggaran Sektor Pertanian Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Dunia

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 12 Agustus 2022 - 09:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

TerasMedia.co Jakarta – Kondisi pertanian sedang mendapat momentum untuk terus tumbuh ditengah kondisi perlambatan ekonomi global pasca pandemic covid-19, perang Rusia-Ukraina serta perubahan iklim global yang sangat berdampak pada sektor pertanian global.

Ditengah kondisi seperti ini, sektor pertanian Indonesia pada kuartal II tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 1,37 % dan menyumbang 12,98 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Ini menunjukkan sektor pertanian adalah sektor yang kokoh. Sektor yang secara tradisional menjadi penggerak ekonomi bangsa Indonesia semenjak dahulu.

Namun kondisi ini belum sepenuhnya dioptimalkan, pemerintah belum cukup jeli memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pertanian menjadi lebih kuat, lebih berdaya dan mensejahterakan petani. Momentum ini mesti dimaksimalkan untuk meningkatkan kembali kekuatan ekonomi rakyat Indonesia yang sejatinya masih tetap di sektor pertanian. KNPI mendorong kebijakan yang nyata dengan menaikan alokasi belanja pemerintah di bidang pertanian.

Dengan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 14,51 triliun sektor pertanian mampu menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 12,98 % pada triwulan ke II tahun 2022 di tengan kondisi krisis pangan dunia dan pandemi covid-19. Korelasi ini harusnya mampu meningkatkan pagu anggaran kementan menjadi 3 kali dari sebelumnya untuk menguatkan sektor pertanian ditengah gempuran krisis pangan, bukan malah menurunkan pagu anggaran indikatif menjadi 13,72 triliun pada tahun 2023.

Dukungan anggaran ini diharapkan dapat menjawab ancaman krisis pangan dalam negeri terutama bahan pangan penting seperti jagung, kedelai, daging dan kebutuhan pokok lainnya. Ini juga adalah langkah nyata dalam berpartisipasi mengatasi ancaman krisis pangan dunia.

Apalagi Presiden Jokowi diipercaya sebagai Presidensi G20, dan Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian dipercaya sebagai Ketua G20 bidang pertanian. KNPI sebagai perwakilan pemuda yang menjadi agent of control, merasa perlu mengintatkan pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, terutama menjelang penyampaian pidato kenegaran tentang Rencana Anggaran Pemerintah pada 16 Agustus Tahun 2022.

Sejalan dengan itu KNPI juga mendesak pemerintah dan perbankan untuk lebih besar mengalokasikan kredit-kredit berbunga rendah pada sektor pertanian. Ini adalah stimulus ekonomi yang nyata dan paling jelas dampaknya dalam upaya Bangkit Lebih Kuat, Tumbuh Lebih Cepat.

KUR adalah energi besar bagi usaha-usaha pertanian rakyat sebagai stimulus regenerasi petani Indonesia. KUR tahun 2020 terserap sebesar 55,9 T, tahun 2021 mencapai 82 T. KNPI berharap pada tahun ini dan tahun 2023 KUR di sektor pertanian dapat diserap minimal 100 Triliun.

Serapan ini dapat mewujudkan tiga juta petani pemuda milenial produktif, sebagaimana dicanangkan oleh presiden melalui stafsus dan menteri pertanian. KNPI sangat konsen mempersiapkan generasi muda yg bertani. Mari sama-sama kita wujudkan pertanian sebagai pekerjaan instimewah, pekerjaan yang mensejahterakan dan berkelanjutan.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif
Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard
Mayjen TNI Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani
Bukan Hanya Cibinong, Mangihut Sinaga Khawatir Praktik Serupa Menjalar ke Seluruh Lapas
Kabel Menjuntai Sebabkan Kecelakaan di Kampung Grojog, Ini Tanggapan TelkomGroup
Dede Yusuf: Ombudsman Tak Boleh Dihalangi, Tugasnya Mengawasi Pelayanan Publik
Praktisi Pendidikan Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Terkait Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi
Dukungan Penuh 27 Kab/Kota, Anton Suratto Terima SK Langsung dari DPP Demokrat
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 03:50 WIB

Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif

Minggu, 27 September 2026 - 06:11 WIB

Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard

Jumat, 25 September 2026 - 15:09 WIB

Bukan Hanya Cibinong, Mangihut Sinaga Khawatir Praktik Serupa Menjalar ke Seluruh Lapas

Jumat, 25 September 2026 - 14:44 WIB

Kabel Menjuntai Sebabkan Kecelakaan di Kampung Grojog, Ini Tanggapan TelkomGroup

Jumat, 25 September 2026 - 09:22 WIB

Dede Yusuf: Ombudsman Tak Boleh Dihalangi, Tugasnya Mengawasi Pelayanan Publik

Berita Terbaru