Kadis Perkim Jadi Pembina Yayasan MBG, King Naga Soroti Dugaan Penyimpangan

Teras Media

- Penulis

Sabtu, 31 Januari 2026 - 19:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

i

Ilustrasi

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Lebak – Aktivis sosial vokal King Naga, kembali mengeluarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak. Kali ini, sorotan diarahkan pada posisi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadis Perkim) yang menjabat sebagai Ketua Pembina di salah satu yayasan mitra MBG, di tengah dugaan pendistribusian program yang tidak sesuai ketentuan.

Menurut King Naga, keterlibatan pejabat aktif daerah dalam struktur yayasan pelaksana program nasional menimbulkan pertanyaan serius terkait etika, potensi konflik kepentingan, dan independensi pengawasan.

Ia menegaskan program strategis seperti MBG harus dikelola secara profesional dan transparan, tanpa campur tangan jabatan struktural pemerintahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal kepercayaan publik. Ketika seorang Kadis aktif menjadi Ketua Pembina yayasan MBG, sementara di lapangan pendistribusian diduga tidak sesuai, wajar jika masyarakat bertanya: siapa yang mengawasi siapa?” ujarnya kepada awak media, Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan informasi dan laporan yang diterimanya, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pendistribusian MBG, mulai dari sasaran penerima, mekanisme penyaluran, hingga kualitas layanan. Kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan program MBG yang meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak serta kelompok rentan.

King Naga mendesak pemerintah daerah, inspektorat, dan instansi terkait segera melakukan klarifikasi terbuka dan audit menyeluruh terhadap yayasan tersebut. Ia juga meminta pejabat yang merangkap jabatan bersikap ksatria dan menjelaskan secara terbuka kepada publik.

“Jangan sampai program mulia ini tercoreng hanya karena tata kelola yang tidak sehat. MBG harus bersih, transparan, dan benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan oleh awak media.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kecaman Anton Suratto Terhadap Pengesahan Hukuman Mati Israel untuk Warga Palestina
Kejati Sulteng Tandatangani Pakta Integritas, Targetkan Pemerintahan Bersih
Gong Salaka! Dirgahayu Pandeglang ke 152, Pesan Semangat dari Anggota DPR RI Arif Rahman
Sukses Amankan Mudik Lebaran 2026, Kapolda Banten Terima Penghargaan dari Gubernur
Pinjol: Kartel Bunga dan Teror Penagihan Merusak Bangsa
Masyarakat Desa Cibeureum Perbaiki Jalan Poros Secara Swadaya
Rapat Memanas, Warga Tolak Pembangunan KDMP di Lapangan Desa Padasuka
Matahukum: Bubarkan KPK, Iklim Hukum Indonesia Tak Sehat
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 02:14 WIB

Kecaman Anton Suratto Terhadap Pengesahan Hukuman Mati Israel untuk Warga Palestina

Jumat, 3 April 2026 - 00:16 WIB

Kejati Sulteng Tandatangani Pakta Integritas, Targetkan Pemerintahan Bersih

Kamis, 2 April 2026 - 23:49 WIB

Gong Salaka! Dirgahayu Pandeglang ke 152, Pesan Semangat dari Anggota DPR RI Arif Rahman

Selasa, 31 Maret 2026 - 22:18 WIB

Sukses Amankan Mudik Lebaran 2026, Kapolda Banten Terima Penghargaan dari Gubernur

Selasa, 31 Maret 2026 - 13:21 WIB

Pinjol: Kartel Bunga dan Teror Penagihan Merusak Bangsa

Berita Terbaru