Budayawan Harap Polri Bijak Sikapi Polemik di Masyarakat

Teras Media

- Penulis

Kamis, 13 Juli 2023 - 07:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Kepolisian diharapkan bertindak cepat dan mampu mendeteksi sedini mungkin potensi polemik di tengah masyarakat.

i

Keterangan foto : Kepolisian diharapkan bertindak cepat dan mampu mendeteksi sedini mungkin potensi polemik di tengah masyarakat.

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co JAKARTA – Kepolisian diharapkan bertindak cepat dan mampu mendeteksi sedini mungkin potensi polemik di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan isu agama dan politik, guna menjaga stabilitas kamtibmas menjelang Pemilu 2024.

Menurut budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo, selama ini isu agama dan politik sering menimbulkan polemik, bahkan konflik, apabila tidak cepat diantisipasi serta ditangani dengan baik oleh pemerintah, termasuk aparat keamanan.

“Jangan sampai polemik dibiarkan berlarut-larut sehingga memicu polarisasi bahkan konflik horisontal. Oleh sebab itu, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, khususnya aparat keamanan, harus memiliki sense of crisis dan proaktif mencegah konflik di tengah masyarakat,” ujarnya, Rabu (12/7/2023).

Kidung Tirto mengatakan perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang biasa terjadi di negara demokratis seperti Indonesia, tetapi perlu dimonitor dan dikendalikan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik, polarisasi bahkan perpecahan antar anak bangsa.

“Sejarah membuktikan bahwa perbedaan pendapat, terutama yang terkait dengan isu agama dan politik, dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat. Kedua isu ini juga sangat rentan dimanipulasi dan sensitif karena terkait dengan keyakinan individu atau kelompok,” ungkap spiritualis asal Gunung Lawu ini.

Dia menilai pemerintah selama ini cukup bijak dalam menyikapi polemik di masyarakat, tidak hanya isu agama dan politik, tetapi juga terkait permasalahan ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan kemasyarakatan

Sebagai contoh, pro dan kontra kebijakan Omnibus Law dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak berkembang menjadi konflik. Begitu juga isu keagamaan yang mencuat akhir-akhir ini, seperti perbedaan penetapan Hari Raya, kasus Pesantren Al-Zaytun, hingga perdebatan tentang nasab habib (keturunan Nabi).

“Isu-isu politik bahkan lebih ramai lagi, apalagi menjelang Pemilu. Bahkan sering kita temui isu liar atau berita hoax di media sosial yang bisa memancing konflik. Di sinilah peran pemerintah melalui instansi terkait untuk mencegah dan bertindak guna mencegahnya,” ungkap Kidung Tirto.

Dia menilai Kepolisian selama ini cukup sigap dan bijak dalam menyikapi isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, bahkan yang sempat viral di media sosial. “Berdasarkan pengamatan, polisi responsif menindaklanjuti informasi dari masyarakat termasuk dari media sosial yang sering viral. Ini salah satu contoh langkah cepat Polri mengantisipasi potensi polemik,” ujarnya.

Menurut dia, jajaran Polri mulai dari tingkat pusat hingga daerah kini semakin kompak selaras dengan program Presisi yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

“Polri berhasil melalui ujian yang cukup berat beberapa waktu lalu dan meraih kembali kepercayaan masyarakat. Momentum ini kesempatan baik bagi Polri untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat,” lanjut Kidung Tirto.

Dia berharap Polri selalu terbuka mendengar masukan dan keluhan masyarakat, termasuk menerima kritik dalam rangka perbaikan institusi. Sinergitas Polri dengan para pemangku kepentingan juga perlu diperkuat, baik dengan lembaga/institusi lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, media, maupun masyarakat.

Secara khusus, Kidung Tirto mengapresiasi kinerja beberapa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang dinilai mampu menjalankan program Presisi Kapolri dengan sangat baik, di antaranya Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika SH SIK MSi dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dr. Toni Harmanto MH.

“Kedua Kapolda itu dikenal humanis, tetapi tegas dalam penegakan hukum. Banyak program dan kegiatan yang mereka jalankan sesuai dengan arahan Kapolri dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum,” ungkap Kidung Tirto.

Dia mengatakan kinerja Polri yang semakin baik dan kepercayaan masyarakat saat ini tidak terlepas dari profesionalitas Kapolri dalam menugasskan personel sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

“Reward dan punishment sudah berjalan di tubuh Polri. Personel berprestasi diapresiasi dan dipromosikan, yang melanggar dikenakan sanksi dan dihukum setimpal,” ujarnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Doli Kurnia Dukung RUU Pembatasan Uang Kartal Usulan KPK
Skandal Ordal SPPG, Oknum Dewan Dilaporkan ke Polda Sulbar
Komisi I DPR: Sinergi Seluruh Pihak Penting Ciptakan Lingkungan Bersih
Dari Rp200 Juta Jadi Rp575 Juta, Anggaran Cuci Baju Rudy Mas’ud Disorot
Langkah Tegas Kejati Sumsel, Sita Truk dan Excavator Terkait Kasus Semen
Mafia Impor dan Minyakita Mahal, Saatnya Mendag Diganti
Ketua SMIT Soroti Polemik Dugaan Reses Fiktif dan Mosi Tidak Percaya di Halmahera Utara
Isu Fee Proyek 5–7% di BPJN Banten Menguat, GAMMA Bawa ke Kementerian PU dan Siap Turun ke Jalan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 02:57 WIB

Doli Kurnia Dukung RUU Pembatasan Uang Kartal Usulan KPK

Kamis, 30 April 2026 - 02:12 WIB

Skandal Ordal SPPG, Oknum Dewan Dilaporkan ke Polda Sulbar

Kamis, 30 April 2026 - 00:24 WIB

Komisi I DPR: Sinergi Seluruh Pihak Penting Ciptakan Lingkungan Bersih

Kamis, 30 April 2026 - 00:11 WIB

Dari Rp200 Juta Jadi Rp575 Juta, Anggaran Cuci Baju Rudy Mas’ud Disorot

Rabu, 29 April 2026 - 23:26 WIB

Mafia Impor dan Minyakita Mahal, Saatnya Mendag Diganti

Berita Terbaru

Keterangan foto : Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Senin (20/4/2026)

Headline

Doli Kurnia Dukung RUU Pembatasan Uang Kartal Usulan KPK

Kamis, 30 Apr 2026 - 02:57 WIB

Keterangan foto : Program Makan Bergizi, Senin (27/4/2026)

Nasional

Skandal Ordal SPPG, Oknum Dewan Dilaporkan ke Polda Sulbar

Kamis, 30 Apr 2026 - 02:12 WIB