Isu Fee Proyek 5–7% di BPJN Banten Menguat, GAMMA Bawa ke Kementerian PU dan Siap Turun ke Jalan

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 29 April 2026 - 20:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Dugaan praktik “fee proyek” dalam pekerjaan preservasi jalan di lingkungan BPJN Banten kian mengemuka. Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) secara terbuka membawa persoalan ini ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dalam pertemuan tersebut, GAMMA menyampaikan adanya indikasi dugaan setoran proyek yang disebut berada pada kisaran 5% hingga 7% dari nilai pekerjaan, yang dikaitkan dengan sejumlah paket preservasi jalan pada kewenangan Satker PJN Wilayah II dan PPK 2.3 Banten.

Sekretaris Umum GAMMA, Ade Pahrul, menyatakan bahwa informasi ini bukan sekadar rumor, melainkan indikasi yang muncul dari rangkaian informasi yang saling berkaitan.

“5 hingga 7% itu bukan pernyataan dari pihak GAMMA, justru itu berdasarkan informasi dari seseorang yang pernah mengerjakan paket preservasi jalan APBN di Banten,” ungkap Ade kepada awak media, Rabu 29 April 2026.

Ia menambahkan, adanya dugaan komisi 5 hingga 7% tersebut sebelumnya juga pernah mencuat pada tahun 2025 dalam pemberitaan yang dimuat di salah satu media online menyebutkan pengakuan seorang kontraktor Nasional yang juga merupakan mantan Kadin Banten.

Kini kembali menguat seiring adanya informasi serupa dari sumber yang mengetahui langsung dinamika pelaksanaan proyek di lapangan.

“Dugaan adanya komisi atau fee proyek 5 hingga 7% semakin menguat setelah adanya informasi serupa dari seseorang yang pernah melaksanakan pekerjaan Preservasi jalan pada kewenangan Satker PJN Wilayah II dan PPK 2.3 BPJN Banten tahun 2025,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, dalam sesi audensi pihak Direktorat Jenderal Bina Marga meminta agar seluruh informasi yang disampaikan GAMMA dituangkan dalam laporan resmi tertulis yang disertai data pendukung agar segera dapat ditindaklanjuti

GAMMA menegaskan akan segera menyampaikan laporan resmi yang diminta, sekaligus membuka seluruh data dan informasi yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab publik. Selain itu, GAMMA juga menyatakan akan mengawal laporan dengan aksi jalanan

“Akan segera GAMMA penuhi permintaan Bina Marga dengan menyerahkan dokumen lengkap yang dibarengi dengan aksi demonstrasi jalanan di kantor kementerian PU di pattimura Jakarta selatan,” tegas Ade.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih terus berupaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Penulis : Tim

Editor : Redaksi

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi
Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat
 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​
Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno
Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC
FBB Imbau Masyarakat Saring Informasi dan Tangkal Hoaks di Media Sosial
Egi Hendrawan Puji Rekor MURI Kapolri Cup 2026 dan Peran Gen Z Jaga Dunia Siber
BEM Indonesia Desak KPK Usut Tata Kelola PT Vale IGP Pomalaa, Soroti Dugaan 200 Ribu Ton Ore Nikel
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi

Senin, 17 Agustus 2026 - 07:51 WIB

Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:09 WIB

 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​

Kamis, 13 Agustus 2026 - 22:22 WIB

Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:12 WIB

Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC

Berita Terbaru

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso

Hukum dan Kriminal

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur

Senin, 17 Agu 2026 - 13:10 WIB