Terasmedia.co Jakarta – Pengamat militer sekaligus purnawirawan TNI, Surahman, melontarkan kritik tajam kepada Presiden Prabowo Subianto terkait komposisi kabinet. Ia mendesak agar Presiden segera mengambil langkah tegas dengan mencopot sejumlah menteri yang disebut sebagai “titipan” dari Presiden sebelumnya, Joko Widodo.
Menurut Surahman, keberadaan menteri titipan justru menimbulkan keresahan publik dan berpotensi melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan baru. “Pak Presiden, saya juga berasal dari TNI dan sangat memahami kecintaan Bapak terhadap bangsa dan negara. Begitu pula saya. Dalam pengabdian sampai sekarang, darah kami merah putih. Tidak ada lagi yang kami inginkan selain Indonesia jaya dan makmur buat anak-cucu kita,” ujar Surahman dalam keterangannya, Senin (2/9).
Ia menyoroti berbagai kebijakan kontroversial yang memicu kritik publik, di antaranya kenaikan pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, lemahnya pengawasan daerah oleh Mendagri Tito Karnavian hingga berujung kerusuhan di Pati, kenaikan harga gas elpiji 3 kg, serta polemik pertambangan di Raja Ampat yang menyeret nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tak ketinggalan, kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga ikut disorot setelah muncul kasus meninggalnya seorang pengemudi ojek online.
“Mayoritas kebijakan bermasalah itu datang dari para menteri yang bukan bagian dari lingkaran asli Presiden Prabowo, melainkan titipan dari pemerintahan sebelumnya. Sudah saatnya Bapak mencopot mereka. Lebih baik mengorbankan beberapa orang daripada Bapak dibenci rakyat Indonesia,” tegas Surahman.
Ia menilai gelombang unjuk rasa yang marak belakangan ini sejatinya berakar dari keputusan pemerintah. Karena itu, Surahman mendorong Presiden Prabowo lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan tidak terpengaruh oleh bayang-bayang siapa pun. “Pak Presiden harus segera membuka mata dan telinga. Saatnya mandiri dan lepas dari bayang-bayang siapa pun. Rakyat menunggu ketegasan itu,” pungkasnya.
Surahman juga menegaskan dukungan kuat dari kalangan purnawirawan TNI terhadap Presiden Prabowo. “Purnawirawan TNI 99 persen mendukung kebijakan presiden, kecuali yang ikut gerbong Jokowi. Rakyat menunggu keberanian dan jiwa patriot Presiden dalam mengambil keputusan. Jangan ragu, rakyat dan purnawirawan ada di belakang Bapak,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyinggung sejumlah persoalan warisan kebijakan di era sebelumnya yang menurutnya menjadi “bom waktu” bagi pemerintahan Prabowo, mulai dari pengajuan anggaran DPR, kasus Pulang–Pagar Laut–Raja Ampat, kenaikan harga tabung gas, hingga kebijakan perpajakan. Surahman optimistis semua masalah itu bisa dipatahkan oleh Prabowo, termasuk wacana kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang direncanakan rampung pada 2026.
“Jika Presiden berani menghentikan kebijakan yang tidak pro rakyat, termasuk proyek IKN dan anggaran bermasalah di DPR, maka beliau akan mendapat simpati dan kepercayaan penuh. Inilah saatnya Presiden menunjukkan keberanian,” tutup Surahman.
