Terasmedia.co Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan kembali merilis data yang terkesan menenangkan publik. Menurut laporan per 10 Mei 2026, jumlah Pemutusan Hubungan Kerja periode Januari–April 2026 hanya mencapai 15.425 orang. Angka ini disebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 39.092 orang. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker menjelaskan bahwa penurunan ini terutama karena tidak ada lagi kasus sebesar penutupan pabrik PT Sritex Tbk tahun lalu yang memakan korban lebih dari 10.000–11.000 karyawan. Disebut pula bahwa sektor ketenagakerjaan mulai menunjukkan “sinyal positif” meski di tengah tantangan global.
Pernyataan ini terdengar optimistis dan selaras dengan imbauan presiden agar industri tidak panik menghadapi gejolak geopolitik dan ekonomi dunia. Namun, jika ditelisik lebih dalam, narasi tersebut bersifat defensif, misleading, dan mengabaikan realitas pahit di lapangan. Alih-alih memberikan gambaran utuh, komunikasi pemerintah cenderung meminimalisir masalah struktural ketenagakerjaan Indonesia yang semakin kompleks dan multidimensional.
Angka 15.425 orang tersebut bukan total PHK riil di Indonesia. Data ini semata-mata berasal dari pekerja yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Satudata Kemnaker. Banyak korban PHK tidak tercatat seperti pekerja kontrak, pekerja informal yang mendominasi pasar kerja (sekitar 60% dari total tenaga kerja), mereka yang dipaksa “resign sukarela”, settlement di luar pengadilan, atau yang tidak tahu cara mengklaim haknya melalui aplikasi JKP dengan batas waktu klaim paling lambat enam bulan. Banyak perusahaan juga memilih jalur damai di luar sistem pelaporan resmi untuk menghindari kewajiban administrasi yang rumit.
Sejarah menunjukkan data JKP selalu menjadi “puncak gunung es”. Kritik serupa pernah muncul di periode-periode sebelumnya, di mana angka resmi Kemnaker kerap jauh lebih rendah dibanding laporan Dinas Tenaga Kerja daerah maupun catatan serikat pekerja. Dengan demikian, klaim “penurunan drastis” menjadi kurang meyakinkan karena basis datanya sendiri tidak komprehensif dan transparan. Publik sulit mempercayai narasi “terkendali” ketika ribuan pekerja di sektor padat karya terus kehilangan mata pencaharian tanpa jejak resmi yang lengkap, sementara dampak sosial-ekonomi seperti peningkatan kemiskinan dan beban keluarga semakin terasa.
Perbandingan dengan tahun 2025 yang “terdistorsi” oleh PHK massal Sritex memang benar secara aritmatika. Namun, menggunakan satu kasus ekstrem sebagai pembanding untuk menunjukkan “perbaikan” adalah trik statistik yang licin dan tidak jujur. Meski tanpa kasus tersebut, PHK sporadis tetap berlangsung di berbagai sektor. Jawa Barat, sebagai provinsi industri terbesar, mencatat 3.339 kasus PHK atau sekitar 21,65% dari total nasional dalam empat bulan pertama 2026. Angka ini menunjukkan masalah struktural industri manufaktur, tekstil, garmen, alas kaki, dan retail masih menggerogoti daya saing nasional. Faktor seperti impor murah yang membanjiri pasar, kenaikan biaya produksi (energi, upah minimum, regulasi), dan perlambatan permintaan global terus menekan perusahaan-perusahaan lokal. Provinsi lain seperti Kalimantan Selatan dan Banten juga menunjukkan kontribusi signifikan terhadap total PHK nasional, mengindikasikan masalah bukan hanya terisolasi di satu wilayah.
Realitas di lapangan semakin terlihat dari data perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan proses mediasi. Pada Januari 2026 saja tercatat 71 kasus perselisihan hubungan industrial di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 46 kasus atau mayoritas mutlak merupakan perselisihan terkait PHK. Sisanya meliputi perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Hanya 23 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
Angka ini sangat signifikan. Meskipun data lengkap Januari–April 2026 belum dirilis secara nasional, tren bulanan menunjukkan bahwa ribuan PHK yang tercatat di JKP hanyalah sebagian kecil dari konflik yang berujung pada perselisihan formal. Banyak kasus PHK berlanjut ke pengadilan daerah di berbagai kota seperti Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, Serang, dan Pekanbaru, di mana perkara “Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak” atau “PHK Massal” terus bermunculan sepanjang 2026. Lonjakan kasus di PHI ini membantah narasi “sinyal positif”. Jika situasi benar-benar membaik, seharusnya perselisihan hukum juga menurun drastis. Kenyataannya, pekerja masih merasa hak-haknya dilanggar mulai dari pesangon yang tidak sesuai ketentuan, prosedur PHK sepihak, hingga upah yang tertunggak sehingga mereka terpaksa menempuh jalur hukum yang panjang, mahal, dan melelahkan, sering kali tanpa jaminan kemenangan cepat.
Klaim “sinyal positif” terasa terlalu dini dan optimistis berlebihan. Badan Pusat Statistik memang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi sekitar 4,68% per Februari 2026, dengan total pengangguran sekitar 7,24 juta orang. Namun, di balik angka itu terdapat jutaan setengah penganggur (underemployed) yang bekerja di bawah jam normal, bergaji rendah, atau terjebak di sektor informal dengan perlindungan sosial minim. Penurunan TPT sering kali disertai penurunan kualitas pekerjaan. Banyak mantan pekerja formal beralih ke gig economy atau usaha kecil yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Di tengah tantangan global yang diakui sendiri perang, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia pernyataan “tetap tenang, jangan panik” terdengar seperti upaya meminimalkan masalah daripada mengatasinya secara serius dan komprehensif.
Fokus pada narasi ketenangan dan perbandingan tahunan, padahal pekerja dan industri membutuhkan kebijakan konkret: stimulus yang tepat sasaran bagi sektor padat karya, revisi regulasi impor yang membunuh daya saing lokal, percepatan program reskilling dan upskilling yang masif dan sesuai kebutuhan pasar kerja, serta transparansi data yang lebih baik dan komprehensif. Imbauan agar industri tidak takut, meski dimaksudkan untuk menjaga iklim investasi, berisiko diinterpretasikan sebagai kurangnya empati terhadap ribuan kepala keluarga yang kehilangan penghasilan secara mendadak. Sementara itu, ancaman PHK lanjutan di berbagai perusahaan menunjukkan ketidakpastian masih tinggi dan bisa memburuk jika tidak ada intervensi yang kuat dari hulu hingga hilir.
Angka 15.425 orang yang dirilis, ditambah lonjakan kasus perselisihan PHK di PHI (46 dari 71 kasus hanya di Januari 2026), bukan bukti perbaikan substantif. Ini justru cermin keterbatasan sistem pencatatan, komunikasi pemerintah yang cenderung memilih narasi positif, serta kegagalan menyentuh akar masalah daya saing industri dan kualitas lapangan kerja yang masih rendah.
Daripada terus menenangkan publik dengan data parsial dan perbandingan selektif, sudah saatnya menyajikan gambaran yang jujur, transparan, serta mengambil langkah struktural yang berani. Karena bagi yang kehilangan pekerjaan, “sinyal positif” di atas kertas tidak mengisi perut keluarga, tidak membayar cicilan rumah atau sekolah anak, dan tidak menjamin masa depan yang lebih baik. Realitas lapangan termasuk banjirnya perkara di pengadilan dan underemployment massal harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar statistik yang terlihat indah di laporan resmi.
(Sumber utama: detikFinance 10 Mei 2026, Satudata Kemnaker, Katadata/DataBoks April 2026, Bisnis.com, Kumparan, serta laporan BPS Februari 2026. Analisis ini merupakan opini independen berdasarkan fakta publik yang tersedia)
Oleh: Musrianto, Sekretaris Jenderal Konfederasi Barisan Buruh Indonesia.
