Terasmedia.co Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) Bidang Keamanan, Surahaman, menilai perkembangan situasi pasca demonstrasi besar-besaran membuat kondisi Indonesia semakin terpuruk.
Ia menyebut gelombang kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menurun, sementara perekonomian melemah. Banyak perusahaan disebut mengalami kerugian hingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.
“Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah terukur untuk memulihkan ekonomi. Jika tidak dikendalikan, situasi bisa semakin carut-marut dan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat,” ujar Surahaman melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/9/2025).
FPPI juga meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang dianggap tidak bekerja optimal dan justru menimbulkan kegaduhan politik. Surahaman menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Presiden yang berpihak kepada rakyat, sembari mengingatkan agar negara tidak dirusak oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi.
“Sebagai purnawirawan, kami menitipkan kemajuan, masa depan bangsa, dan generasi muda kepada Presiden Prabowo. Hemat kami, perlu segera ada pembenahan kabinet agar tidak ada ‘virus-virus kabinet’ yang menjalar ke mana-mana,” katanya.
Dalam pernyataannya, FPPI menilai sejumlah menteri masih menjadi beban bagi Presiden karena merupakan “titipan” dari periode pemerintahan sebelumnya. Surahaman menyebut di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Airlangga Hartarto yang tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Meutya Viada Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.
“Prabowo harus berani melakukan pembenahan agar kabinet lebih solid, efektif, dan fokus bekerja untuk rakyat,” tegas Surahaman.
