Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR dari partai Demokrat Dede Yusuf Macan mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) turut dilibatkan mengawasi pemilihan kepala desa (pilkades). Dede menyebut, Bawaslu perlu dilibatkan karena tingginya politik uang dalam pilkades karena minimnya pengawasan secara langsung.
“Di pilkades yang terjadi saat ini itu, money politic juga menjadi sangat tinggi sekali karena tidak ada pengawasan yang secara langsung,” kata Dede di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
“Artinya silakan di-cross check saja ada daerah yang biaya untuk pilkades itu mencapai Rp 16 miliar. Untuk menjadi kepala desa. Dan itu money politic sangat terjadi, kami lagi mulai memikirkan apakah Bawaslu bisa menjadi fungsi pengawas kepada pilkades,” sambung Dede.
Dede mengatakan, calon kepala daerah juga sama seperti kepala desa, di mana mereka bergantung pada pendana. Akibatnya, kata dia, banyak kepala daerah yang setelah memenangkan pilkada justru berurusan dengan hukum.
“Kalau menurut Mendagri hampir 40 persen kepala daerah itu terindikasi ada masalah dengan pidana. Jadi konteksnya dalam konteks money politic-nya itu seperti itu,” tutupnya Dede.
