Terasmedia.co Jakarta – Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kabupaten, termasuk Pati, Jawa Tengah. Kebijakan ini dinilai menimbulkan keresahan warga hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran, Senin (18/8/2025).
Aksi unjuk rasa ribuan warga di Pati berlangsung ricuh. Berdasarkan data kepolisian, sebanyak 29 warga dan 9 polisi luka-luka dalam bentrokan yang terjadi saat massa menolak kenaikan PBB.
Menurut Uchok, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas kebijakan fiskal daerah, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia bahkan menilai Menkeu Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian layak mundur karena dianggap gagal mengantisipasi gejolak di daerah.
“Pertama, Sri Mulyani pernah menyatakan daerah harus kreatif mencari sumber pendapatan dan jangan bergantung pada APBN. Kedua, sejumlah daerah memang terpaksa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tuntutan kemandirian fiskal. Ketiga, transfer pusat ke daerah menurun, termasuk dana bagi hasil sumber daya alam, sehingga daerah makin tertekan,” kata Uchok.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berimbas ke daerah akhirnya dibebankan ke masyarakat melalui kenaikan pajak. Karena itu, peran Kemenkeu dan Kemendagri dinilai sangat penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tidak memberatkan warga. (Red)
