Lempar Sampah Depan Kantor Pemda, Warga Pandeglang Marah Tak Ditemui DPRD dan Bupati

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 20 Agustus 2025 - 13:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto (Dok Istimewa)

i

Foto (Dok Istimewa)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Pandeglang — Ratusan warga terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pandeglang, Rabu (20/8). Sejak pukul 09.00 hingga 11.00 WIB, massa menuntut kehadiran Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi. Namun, keduanya tidak hadir menemui warga.

Massa yang dipimpin koordinator aksi berulang kali memanggil nama bupati dan wakil bupati dari atas mobil komando sambil meneriakkan yel-yel “lawan mafia sampah.” Kekecewaan warga memuncak hingga mereka menumpahkan satu truk sampah berbau busuk di depan halaman kantor bupati, (20/8).

“Setiap malam sekitar pukul 02.00 dini hari, ada 6 sampai 7 truk sampah masuk ke Bangkonol. Kami pastikan itu dari Serang,” kata Ahmad Yani, koordinator aksi.

Tak puas hanya di kantor bupati, massa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Pandeglang. Namun, gedung dewan tertutup rapat dan dijaga ketat aparat kepolisian serta TNI. Massa pun hanya menaburkan sampah di depan gerbang dan menyebut DPRD Pandeglang pengecut karena tidak menemui mereka.

Warga menilai pemerintah daerah tidak serius menangani persoalan sampah. Mereka bahkan menuding pejabat daerah lebih sibuk mencari keuntungan daripada membawa investasi ke Pandeglang.

“Kami sudah sering mencium bau busuk. Kalau aksi ini tidak didengar, kami akan bawa semua sampah Bangkonol ke kantor pemerintahan,” ujar salah seorang orator.

Massa menegaskan aksi mereka tidak berhenti pada satu hari saja. Mereka berencana melayangkan surat ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemerintah provinsi, hingga Komisi Informasi jika tuntutan tak dipenuhi.

Hingga kini, Pemkab Pandeglang belum mengambil langkah nyata. Bupati Raden Dewi Setiani sebelumnya hanya menyatakan akan memecat bawahannya dan mengakui wajar jika masyarakat menolak keberadaan TPA tersebut.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong
Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81
Ketum LMND Nilai Sufmi Dasco Ahmad Figur Tepat Dampingi Prabowo, Wacana Gantikan Gibran Mengemuka
Ini Jawaban Kedes Cipadang Terkait Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov
Sungguh Miris : Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov Desa Cipadang di Duga di Kerjakan Asal Jadi
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:34 WIB

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Sabtu, 14 November 2026 - 21:04 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 21:01 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 19:07 WIB

LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong

Sabtu, 14 November 2026 - 15:40 WIB

Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB