Terasmedia.co Labuan Bajo – Aktivis Nasional Jambore 2017, Egi Hendrawan, mendesak aparat penegak hukum dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertindak cepat atas dugaan penyalahgunaan izin konsesi di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo.
Menurutnya, keterlibatan nama besar politik dan bisnis dalam proyek wisata eksklusif itu adalah bentuk ancaman langsung terhadap konservasi Komodo sebagai warisan dunia.
“Komodo bukan komoditas. Publik sudah marah, dan negara tidak boleh memberi karpet merah pada oligarki,” ujar Egi, Sabtu (6/9/2025).
hampir 6.000 orang menandatangani petisi mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan mencabut izin konsesi PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE). Perusahaan itu sejak 2011 dikaitkan dengan keluarga mantan Ketua DPR RI sekaligus terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto, dan sejak 2023 mayoritas dikuasai taipan Tomy Winata melalui PT Adhiniaga Kreasinusa.
Aksi unjuk rasa ribuan warga Labuan Bajo pada 2–3 September juga membawa spanduk menolak keras keterlibatan Novanto dan Winata. Forum Masyarakat Peduli Demokrasi menilai proyek tersebut adalah “privatisasi konservasi” yang mengabaikan masyarakat adat. UNESCO bahkan telah menyerukan evaluasi izin pariwisata di kawasan konservasi Komodo.
Egi menegaskan bahwa Kejaksaan Agung dan Polri wajib turun tangan memeriksa proses perizinan.
“Jika ada indikasi konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang, hukum harus bekerja. Negara tidak boleh tunduk pada investor besar,” katanya.
Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyumbangkan 20 ribu hektare lahannya untuk koridor Gajah Sumatera, kata Egi, Dengan teladan itu publik menunggu tindakan nyata pemerintah melindungi Komodo dari cengkeraman oligarki.
“Korupsi dan oligarki bukan hanya merampok uang, tapi merampok masa depan bangsa. Jika negara diam, Pulau Padar akan menjadi monumen kehancuran.” pungkasnya
