Terasmedia.co Sorong – Penambahan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah melalui APBN merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi, terutama di tengah tekanan ekonomi global.
Namun, implementasi di lapangan justru memunculkan persoalan serius. BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat kecil diduga disalahgunakan oleh oknum tertentu. Praktik yang kerap disebut sebagai “mafia BBM” ini melibatkan penimbunan serta penjualan kembali BBM subsidi kepada pihak industri dengan harga non-subsidi demi keuntungan pribadi.
Anggota DPR RI Komisi VI, Herman Khaeron, menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Dalam keterangannya pada Minggu (5/4/2026), ia menyebut bahwa langkah tegas perlu segera dilakukan untuk mencegah kebocoran keuangan negara.
Menurutnya, modus yang terjadi di lapangan umumnya berupa pembelian BBM subsidi di SPBU, kemudian dijual kembali kepada perusahaan yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak sistem distribusi energi yang dirancang untuk membantu masyarakat kecil.
Permasalahan ini dinilai semakin meluas, termasuk di wilayah Papua Barat Daya yang menjadi salah satu daerah rawan. Tingginya kebutuhan energi serta keterbatasan pengawasan membuka peluang terjadinya penyimpangan distribusi.
Pengawasan pun dinilai perlu diperluas, tidak hanya di SPBU tetapi juga di jalur distribusi lainnya seperti pelabuhan. Pasalnya, ada dugaan BBM dari luar daerah masuk ke wilayah ini untuk kemudian disalahgunakan. Rantai distribusi yang panjang menjadi celah bagi praktik penimbunan maupun pengalihan distribusi.
Sebelumnya, aparat kepolisian sempat melakukan pengawasan langsung di sejumlah SPBU di Sorong. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat, meski dinilai belum cukup efektif untuk menghentikan praktik yang melibatkan jaringan besar.
Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah kawasan Belakang Bekang, yang diduga menjadi lokasi aktivitas distribusi bermasalah. Kasus ini bahkan telah mendorong DPR membentuk panitia khusus (pansus) guna menelusuri dugaan penyimpangan.
Meski demikian, hingga kini belum terlihat adanya penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik terkait keseriusan penegakan hukum dalam memberantas mafia BBM di wilayah tersebut.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat bertindak lebih tegas, transparan, dan konsisten. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi kunci agar subsidi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak terus disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Penulis : Feri
Editor : Redaksi
