Terasmedia.co Lombok Utara – Smata Institute merupakan lembaga riset yang berfokus pada kajian sosial politik dan kebijakan publik yang telah sukses menyelenggarakan diskusi dan bedah buku bertajuk “Paradoks Desentralisasi” Penguatan Demokrasi atau Pemerataan Korupsi karya akademisi dan peneliti, Dr. Iwan Tanjung Sutarna.
Bertempat di Kantor Smata Institute yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Acara ini membedah secara tajam tegangan teoretis Desentralisasi yang melahirkan raja-raja kecil dan struktur kekuasaan yang eksploitatif.
Dalam pengantarnya Dr. Iwan Tanjung Sutarna memaparkan argumentasi fundamental yang melatari lahirnya buku ini. Ia menyoroti adanya tegangan teoretis antara janji manis desentralisasi sebagai obat mujarab korupsi dengan realitas sosiologis di lapangan.
“Kita terjebak dalam apa yang disebut Fred W. Riggs sebagai Formalisme. Praktik politik administrasi dan kebijakan publik dijalankan oleh birokrasi yang berwajah ganda. Tuturnya
Tampak modern secara formal, namun di dalamnya masih bersenggama dengan nilai-nilai patrimonialisme. Akibatnya, desentralisasi bukan mendekatkan pelayanan kepada rakyat, melainkan mendekatkan akses jarahan kepada para aktor berwajah predatoris,” tegas Dr. Iwan.
Hadir juga sebagai pembedah utama Dwie Arie Santo direktur SOMASI NTB, mengupas buku tersebut dari perspektif gerakan masyarakat sipil. Ia menggaris bawahi bahwa buku ini bisa menjadi instrumen bagi aktivis anti-korupsi untuk memahami peta kekuatan lokal.
Menurutnya, perlawanan terhadap korupsi di aras lokal terutama yang telah sistemik tidak hanya mengandalkan prosedur hukum, melainkan harus dipadukan melalui penguatan basis massa dalam menjalankan fungsi check and balances. “Buku ini memberikan landasan teoretis bagi kita untuk mendorong apa yang disebut Michael Johnston sebagai Deep Democratization. Perlawanan terhadap korupsi lokal hanya akan efektif jika warga negara memiliki literasi yang kuat, berani berargumentasi, dan mampu melakukan audit sosial terhadap kekuasaan,” ujar Dwie Arie Santo.
Acara yang berlangsung sangat dinamis ini dipandu langsung oleh M. Tamrin, Direktur Smata Institute sekaligus moderator.
Diskusi menjadi semakin hidup dengan kehadiran peserta lintas sektoral mulai dari kalangan akademisi, aktivis organisasi non-pemerintah, tokoh muda, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Berbagai pernyataan konstruktif muncul selama sesi tanya jawab, terutama mengenai bagaimana memutus rantai formalisme birokrasi yang sering kali hanya menjadi topeng bagi praktik penyalahgunaan wewenang.
M. Tamrin menutup diskusi dengan menegaskan komitmen Smata Institute untuk terus menghidupkan ruang-ruang dialektika seperti ini. “Bedah buku ini adalah langkah awal untuk mendorong resonansi gerakan rakyat yang berbasis pada data dan literasi pengetahuan. Smata Institute akan terus menjadi wadah bagi kajian kebijakan publik yang kritis dan berdampak,” tutupnya
Penulis : Nanang Noise
Editor : Muhamad Kusumayadi
Sumber Berita: Smata Institute file
