Terasmedia.co Serang – Keberadaan kandang ayam broiler di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, menuai sorotan tajam dari kalangan akademis. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Serang Menggugat menyatakan keprihatinannya atas dugaan belum lengkapnya dokumen perizinan operasional peternakan tersebut.
Langkah kritis ini diambil setelah mahasiswa menerima keresahan dari warga sekitar terkait legalitas dan dampak lingkungan dari aktivitas budidaya ayam broiler yang sudah berjalan beberapa waktu terakhir.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Kabupaten Serang Menggugat, Wildan, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap perizinan bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas. Sistem perizinan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Sistem perizinan itu diciptakan untuk menjamin keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan kepastian hukum. Jika ada pelaku usaha yang tidak patuh, hal itu sangat berpotensi memicu konflik sosial dan degradasi lingkungan di tengah masyarakat,” ujar Wildan dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
Aturan Hukum dan Perlindungan Lingkungan yang Ketat
Secara akademis dan hukum, Wildan memaparkan bahwa industri peternakan wajib tunduk pada regulasi yang ketat. Di antaranya adalah UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (yang diubah dalam UU Nomor 41 Tahun 2014) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Selain itu, aspek lingkungan hidup wajib mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini mengharuskan setiap usaha peternakan mengantongi dokumen lingkungan seperti SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL sesuai dengan skala dampaknya.
“Kami tentu mendukung pembangunan ekonomi daerah, namun semua itu harus berjalan beriringan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat,” tegas Wildan.
Tuntut Transparansi dan Audit Kepatuhan Pemerintah Daerah
Guna menyudahi polemik di tengah masyarakat, aliansi mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Peternakan, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera turun tangan.
“Kami tidak menuduh sepihak bahwa usaha ini melanggar hukum. Namun, dugaan ketidaklengkapan izin ini harus dijawab secara transparan oleh instansi berwenang melalui verifikasi faktual dan audit kepatuhan di lapangan,” jelas Wildan.
Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tanpa tebang pilih demi menciptakan kepastian hukum yang sehat.
“Jika memang semua dokumen perizinannya lengkap, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman. Sebaliknya, jika terbukti ada pelanggaran, pemerintah harus berani menegakkan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.
Mahasiswa menegaskan bahwa desakan ini merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Serang. Mereka berharap polemik kandang ayam di Ciomas ini diselesaikan melalui jalur hukum yang transparan dan akuntabel demi kelestarian lingkungan dan iklim investasi yang sehat.
