Sebanyak 1.017 Anggota PPS Resmi Dilantik KPU Pandeglang.!!

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 24 Januari 2023 - 11:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Sebanyak 1.017 Anggota PPS Resmi Dilantik KPU Pandeglang.!! I Teras Media

Pandeglang, – Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih calon Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2024 serta di tahun yang sama akan dilaksanakan pula pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana Pemilu dan pemilihan tersebut dilaksanakan pertama kalinya secara serentak atau dilaksanakan ditahun yang sama.

Dalam menyelengarakan Pemilu dan Pemilihan serentak itu KPU dibantu oleh struktur yang ada dibawahnya yaitu KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan yang lebih kecil yaitu kecamatan, Desa/kelurahan sampai dengan Tempat Pemungutan suara (TPS).

Sebanyak 1.017 Anggota PPS Resmi Dilantik KPU Pandeglang.!! I Teras Media

Ahmad Suja’i selaku Ketua KPU Pandeglang mengatakan KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih yang masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang di amanatkan baik oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Suja’i menambahkan dari pembentukan Badan Adhoc di tingkat Kecamatan (PPK) yang sudah dilantik pada 4 Januari 2022 yang berjumlah 175 orang yang tersebar di 35 Kecamatan atau per Kecamatan 5 orang termasuk Sekretariat PPK nya sudah terbentuk pada tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 105 orang per kecamatan 3 orang dengan rincian 1 orang Sekretaris dan 2 orang Staf Sekretariat.

“Dan alhamdulillah hari ini Selasa tanggal 24 Januari 2023 KPU pandeglang melaksanakan kegiatan pelantikan anggota PPS se-Kabupaten Pandeglang yang bertempat di Alun-alun Pandeglang sebanyak 1.017 orang yang tersebar di 339 Desa/keluarhan yang ada di 35 Kecamatan,” ungkap Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i kepada awak Media, Selasa (24/1/2023)

Selanjutnya Suja’i mengatakan dari rangkaian pelaksanaan tahapan pembentukan Badan Adhoc tersebut tentunya KPU Pandeglang sangat berharap kepada seluruh Badan Adhoc baik PPK, Sekretariat PPK, PPS dan nanti Sekretariat PPS bisa melaksanakan tugas, wewenang serta kewajibannya dengan sungguh-sungguh, jujur, adil serta cermat. (Dj/DS)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Elisabeth Simanjuntak Terpilih Pimpin BPAN, Amanah Baru di Tanah Adat Sasak Lombok Timur
Lindungi Diri dari Asap TPA Jatiwaringin, Dinkes Minta Warga Pakai Masker dan Segera ke Faskes Jika Bergejala
Puskesmas Maja Respon Somasi Kuasa Hukum Keluarga Bayi Yang Lahir Sungsang Meninggal
Bermunajat Memohon Hujan, Kecamatan Sukadiri Gelar Sholat Istisqa Terkait Kondisi TPA Jatiwaringin
Soroti Arogansi Kekuasaan, BADKO HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu
Diduga Lalai Penangana : Bayi Lahir Meninggal Sungsang di Puskesmas Maja Berujung di Somasi
Aktivis Sebut Birokrasi Papua Barat Daya Lumpuh Terencana, Desak Segera Tetapkan Sekda Definitif
Meski Anggaran Terbatas, Pemkab Sorong Tetap Prioritaskan Pembangunan Jalan di 30 Distrik
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 09:50 WIB

Elisabeth Simanjuntak Terpilih Pimpin BPAN, Amanah Baru di Tanah Adat Sasak Lombok Timur

Sabtu, 4 Juli 2026 - 00:07 WIB

Lindungi Diri dari Asap TPA Jatiwaringin, Dinkes Minta Warga Pakai Masker dan Segera ke Faskes Jika Bergejala

Jumat, 3 Juli 2026 - 20:03 WIB

Puskesmas Maja Respon Somasi Kuasa Hukum Keluarga Bayi Yang Lahir Sungsang Meninggal

Jumat, 3 Juli 2026 - 18:58 WIB

Bermunajat Memohon Hujan, Kecamatan Sukadiri Gelar Sholat Istisqa Terkait Kondisi TPA Jatiwaringin

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:06 WIB

Soroti Arogansi Kekuasaan, BADKO HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Berita Terbaru

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM Pidsus) resmi menetapkan LMI selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode tahun 2025 hingga 2026.

Hukum dan Kriminal

Pejabat BGN Jadi Tersangka Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

Sabtu, 4 Jul 2026 - 09:04 WIB