Terasmedia.co JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menggandeng Dewan Pers untuk memperkuat sinergi peran pers dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Peran Pers dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Nota kesepahaman ditandatangani Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rachmat Pambudy menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah dan pers harus dibangun berdasarkan semangat untuk tumbuh bersama, tanpa mengurangi independensi pers dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.
“Kami harapkan pers tumbuh bersama-sama dan menjadi cahaya cita-cita pembangunan Indonesia. Tidak ada alasan masyarakat kita tidak terlibat lebih banyak. Dengan media sosial, kemampuan baca dan perhatian masyarakat kita semakin luar biasa. Karena itu, kami berharap pers dapat menjadi mitra bagi pembangunan Indonesia,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.
Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut untuk memastikan agar kolaborasi tetap dibangun di atas satu prinsip utama. Pemerintah, kata dia, mendukung penguatan ekosistem pers, namun kemerdekaan dan independensi pers harus tetap dijaga sepenuhnya.
Menurut Menteri PPN, upaya penguatan pers tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional 1, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Salah satu kegiatan prioritas dalam agenda tersebut adalah penguatan pers dan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri atau BEJO’S.
Kegiatan tersebut mencakup tiga proyek prioritas, yakni peningkatan kapasitas lembaga pers, peningkatan kompetensi dan etika insan pers, serta penyehatan media arus utama.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan perubahan lanskap informasi telah menghadirkan tantangan baru bagi industri pers.
Menurutnya, media konvensional kini harus berbagi ruang dengan berbagai platform digital, media sosial, kreator konten, hingga algoritma. Di sisi lain, penyebaran misinformasi dan disinformasi juga semakin meluas.
“Di tengah dunia dengan informasi yang semakin melimpah, informasi yang dapat dipercaya justru semakin berharga. Masa depan pers dunia menurut saya tidak cukup hanya dibicarakan dalam konteks freedom of the press, tetapi juga harus berbicara tentang sustainability of credible journalism,” ujar Febrian.
Dalam konteks pembangunan nasional, Febrian menilai pers memiliki peran penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Pers tidak hanya berperan membantu masyarakat memahami arah dan kebijakan pembangunan, tetapi juga membawa aspirasi masyarakat ke dalam proses perumusan kebijakan.
Febrian mengungkapkan, Kementerian PPN/Bappenas saat ini tengah menyusun Rancangan Desain Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa BEJO’S.
Melalui Policy Sandbox tersebut, diharapkan dapat diperoleh data, praktik baik, model kolaborasi, peta kebutuhan media lokal, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ekosistem pers dan media massa di daerah lainnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya insan pers bekerja lebih cerdas dan strategis di tengah semakin luasnya ruang publik digital.
Menurut Komaruddin, pers memiliki tanggung jawab untuk memastikan ruang publik berkembang secara sehat melalui penyediaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu penting untuk mencegah dominasi emosi dan viralitas dalam pembentukan opini publik.
“Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pers yang sehat sekaligus memastikan agenda pembangunan nasional tersampaikan secara akurat dan mudah dipahami masyarakat,” kata Komaruddin.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan pers juga diharapkan dapat memperluas partisipasi publik, meningkatkan kualitas informasi di ruang publik, serta memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat dalam mengawal dan memberikan masukan terhadap pelaksanaannya.
“Nota kesepahaman ini bukanlah akhir dari sebuah proses dan bukan pula sekadar dokumen seremonial. Ini adalah titik awal kerja bersama yang harus diterjemahkan ke dalam agenda, target, dan hasil yang terukur,” tegas Komaruddin.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan agenda tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas, Erwin Dimas, menyampaikan bahwa akan disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS).
PKS tersebut nantinya akan memuat ruang lingkup kolaborasi lintas sektor yang lebih spesifik sebagai bentuk tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan Dewan Pers.
Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi dapat diwujudkan melalui program konkret dan terukur dalam memperkuat ekosistem pers nasional serta meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat. (Jun)
