Terasmedia.co Bekasi – Dalam rangka meningkatkan layanan komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tanggal 8 dan 9 Februari 2023, Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan musrembang di berbagai kantor kecamatan secara serempak.
Kegiatan mursembang pada tingkat kecamatan bertujuan untuk membahas penanganan program – program yang tertuang dalam draf usulan rencana pembangunan yang ada di berbagai kelurahan. Kemudian dari sini, nanti akan di integrasikan dengan penyusunan RKPD Pemeritah Kota Bekasi 2024. Acara kali ini mengakat tema “Penguatan Fungsi Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Berbasis digital.
Baca juga : PT3 Terjun Pantau Musrenbang di Semua Kelurahan Kota Bekasi
Tri Adhianto mengingatkan agar Musrenbang yang sedang berlangsung menjadi kesempatan untuk menyerap dan mentransformasikan aspirasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan daerah. Sehingga, warga Kota Bekasi dapat menikmati kue pembangunan secara merata dan berkeadilan, serta menjadi subjek dalam pembangunan daerah.
Di hari pertama, tanggal 8 februari 2023, Karya Sukmanja Ketua Camat Bekasi Selatan, mengatakan terdapat usulan program telah mencapi lebih dari 500 yang merupakan reprentasi dari 212.364 jumlah warga yang ada di kecamatan Bekasi Selatan. Program tersebut merupakan keinginan dari warga masyarakat, terkait pembagunan apa yang ingin mereka lakukan di lingkungan tempat tinggalnya.
Di mulai dari perbaikan jalan, pengaspalan jalan, pembenahan saluran air, sampai pembangunan posyandu tertera dalam ratusan usulan untuk RKPD 2024 Kota Bekasi. Kemudian yang tak kalah penting yaitu pengharapan akan kualitas pelayanan dan komunikasi publik di Kota Bekasi yg bisa terus memudahkan aspek pelayanan untuk masyarakat.
Mayoritas penyerapan anggaran yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokkir) yang digunakan untuk pengadaan sarana meubeleir beberapa kantor kelurahan di Kota Bekasi. Musrenbang ini berhasil menjaring 580 usulan pembangunan dari lima kelurahan yang ada di Bekasi Selatan dengan total pagu anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 158.460.633.775. Seluruh hasil usulan ini masih didominasi sektor pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan saluran, dan penanggulangan bencana banjir. (Erick)
