SP3 Aswad Sulaiman Dinilai Tidak Sah, MAKI Sebut BPK Belum Dapat Data yang Dibutuhkan

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 28 Januari 2026 - 01:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gedung KPK

i

Ilustrasi Gedung KPK

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan untuk menyatakan tidak sahnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi tata kelola tambang di Konawe Utara, yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman. Hal tersebut ditegaskan Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Selasa (27/1/2026)

“Gugatan ini merupakan tanggapan atas jawaban yang diberikan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perkara tersebut,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Menurut Boyamin, kasus ini semula akan menuntut penahanan Aswad Sulaiman, namun tidak terlaksana karena tersangka sakit. Setelah dua tahun, kata Boyamin kasus justru dihentikan secara diam-diam melalui SP3.

“Kami gugat bahwa SP3 itu tidak sah karena dua alasan utama: pertama, terdapat indikasi suap yang bersifat berlanjut sehingga belum dapat dinyatakan kedaluarsa; kedua, proses pemeriksaan kerugian negara oleh BPK belum tuntas,” ucap Boyamin.

Boyamin menambahkan bahwa dalam surat penjelasan BPK disebutkan bahwa perhitungan kerugian negara terkait royalti tambang masih membutuhkan keterangan dan dokumen tambahan. Namun, kata Boyamin, KPK justru menghentikan penyidikan sebelum memenuhi permintaan tersebut.

“Penghentian kasus ini berdasarkan jawaban BPK menjadi prematur. Seharusnya KPK memenuhi permintaan data dan dokumen dari BPK terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengeluarkan SP3,” jelas Maki.

MAKI yakin bahwa langkah yang diambil KPK tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pihaknya mendorong hakim untuk menyatakan SP3 yang dikeluarkan KPK tidak sesuai dan dilnjutkan untuk penanganan perkaranya.

“Saya meminta hakim untuk menyatakan SP3 yang diterbitkan KPK tidak sah dan diperintahkan untuk melanjutkan penanganan perkara ini. Kami berharap keputusan pengadilan dapat keluar pada hari Jumat atau Senin depan,” ucap Boyamin menutup keterangannya.

Sebelumnya, KPK melalui juru bicara Budi Prasetyo telah menjelaskan bahwa kasus disetop karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat menghitung kerugian negara.

“Dalam surat BPK disampaikan bahwa kerugian negara tidak bisa dihitung karena tambang yang belum dikelola tidak tercatat sebagai keuangan negara atau daerah, termasuk tambang yang dikelola perusahaan swasta tidak masuk dalam lingkup keuangan negara,” jelasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Siap Aksi Demo : Ormas BBP Desak Pemkab Lebak Tertibkan Tihang Provider Tak Berijin Yang Kian Marak
Pemasangan Tihang Jaringan Provider Diduga Tak Miliki Ijin Resmi Makin Marak di Lebak
LIN PBD Siapkan Laporan Temuan BPK Rp3,33 Miliar di Dinas PUPR ke APH
Dinkes Tangerang Terus Pantau Kondisi Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin
Kebakaran TPA Jatiwaringin Hingga Larut Malam, Asap Tebal Paksa Warga Dievakuasi 
Sengatan Samurai Biru di Houston: Gol Roket Kaishu Sano Bikin Brasil Tertinggal
Jejak Dana BOP Ditelusuri, Kejari Geledah PKBM di Kosambi Tangerang
Gedung Diklat Kemenhut di Bogor Dipakai PSI, MataHukum: Melanggar Aturan Aset Negara
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:43 WIB

Siap Aksi Demo : Ormas BBP Desak Pemkab Lebak Tertibkan Tihang Provider Tak Berijin Yang Kian Marak

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:19 WIB

Pemasangan Tihang Jaringan Provider Diduga Tak Miliki Ijin Resmi Makin Marak di Lebak

Kamis, 17 September 2026 - 20:10 WIB

LIN PBD Siapkan Laporan Temuan BPK Rp3,33 Miliar di Dinas PUPR ke APH

Rabu, 1 Juli 2026 - 22:56 WIB

Dinkes Tangerang Terus Pantau Kondisi Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin

Selasa, 30 Juni 2026 - 23:22 WIB

Kebakaran TPA Jatiwaringin Hingga Larut Malam, Asap Tebal Paksa Warga Dievakuasi 

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB