Komisi I DPR: Iuran 1 Miliar Dolar untuk Dewan Perdamaian Sudah Dievaluasi Matang

Teras Media

- Penulis

Rabu, 28 Januari 2026 - 08:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Anggota Komisi I DPR RI yang juga merupakan politisi partai Golkar, Dave Laksono, Sabtu (2/12/2023)

i

Keterangan foto : Anggota Komisi I DPR RI yang juga merupakan politisi partai Golkar, Dave Laksono, Sabtu (2/12/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini disampaikan seusai rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Sugiono di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (27/1/2026)

Dave Laksono menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di lembaga tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat peran negara ini dalam upaya perdamaian global. Menurutnya, partisipasi ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi perdamaian.

“Kita mendukung keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam menyukseskan upaya perdamaian internasional,” kata Dave Laksono.

Ia juga mengkonfirmasi bahwa Indonesia akan membayar iuran sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk menjadi anggota. Menurutnya, besaran iuran tersebut telah melalui proses evaluasi dan dianggap sesuai dengan manfaat serta tanggung jawab yang akan diemban sebagai anggota dewan.

“Pengeluaran iuran sebesar 1 miliar dolar AS telah diperhatikan secara matang. Kita yakin bahwa kontribusi ini akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia dan dunia dalam rangka mewujudkan perdamaian yang lebih luas,” jelasnya.

Dave Laksono menambahkan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian. Pihaknya juga akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip luar negeri Indonesia.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Sidang Nadiem Kembali Tertunda, JPU Bantah Kondisi Sakit dan Soroti Penggunaan Perban
Beredar Rekaman Pungli di Parung, Pengamat: Polisi Tak Perlu Tunggu Laporan
Semangat Siliwangi: Alat Berat dan Personel Turun Tangan di Pandeglang
Prof Yusril Sebut Bukan Ranah Pidana, Kasus PT KSM Akhirnya Dihentikan
Sinergi TNI dan Rakyat, Pembangunan Infrastruktur di Pandeglang Mulus
Anton Suratto: Kehadiran SBY Adalah Inspirasi Abadi
MataHukum: Penghargaan Bupati Tangerang Berdiri di Atas Pelanggaran Perpres
GEBERBUMN: Jangan Banggakan Angka Pengangguran, Lihat Realitanya
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 23:35 WIB

Sidang Nadiem Kembali Tertunda, JPU Bantah Kondisi Sakit dan Soroti Penggunaan Perban

Senin, 4 Mei 2026 - 21:19 WIB

Beredar Rekaman Pungli di Parung, Pengamat: Polisi Tak Perlu Tunggu Laporan

Jumat, 1 Mei 2026 - 23:58 WIB

Semangat Siliwangi: Alat Berat dan Personel Turun Tangan di Pandeglang

Jumat, 1 Mei 2026 - 22:21 WIB

Prof Yusril Sebut Bukan Ranah Pidana, Kasus PT KSM Akhirnya Dihentikan

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:30 WIB

Sinergi TNI dan Rakyat, Pembangunan Infrastruktur di Pandeglang Mulus

Berita Terbaru