Terasmedia.co JAKARTA – Ucapan pengamat politik Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah potongan video menuai polemik. Meskipun Rocky Gerung sudah meminta maaf, polemik tersebut terus bergulir seiring dengan banyaknya laporan polisi dari kelompok masyarakat.
Polemik ini memancing komentar sejumlah pengamat, termasuk budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo. Dia menilai laporan ke penegak hukum merupakan jalan terbaik dan demokratis untuk mengoreksi sesuatu yang dianggap menimbulkan ketidaknyamanan dalam hal ini ucapan Rocky Gerung.
Menurut Kidung Tirto, ucapan Rocky Gerung itu perlu dikoreksi sekalipun tujuannya diklaim bermaksud baik. Sebab, diksi ‘bajingan tolol’ yang diucapkan Rocky Gerung di depan publik justru merendahkan intelektualitas dan menabrak budaya luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
“Sebagai seorang akademisi, tidak sepatutnya Rocky Gerung menyampaikan diksi kasar, apalagi terhadap Kepala Negara yang dihormati, dipilih secara demokratis. Silakan kritik keras kebijakan pejabat negara tetapi harus tetap bijak dan bertanggungjawab,” ujarnya, Senin (7/8/2023).
Dia mengatakan kegaduhan akibat ucapan Rocky Gerung itu harus segera disudahi supaya tidak berlarut-larut. Presiden Jokowi menanggapi ucapan Rocky Gerung itu sebagai masalah kecil. Hingga saat ini, Presiden juga tidak mengadukan kasus ini ke polisi, sebab Presiden ingin fokus bekerja.
“Presiden Jokowi bijak menyikapi kasus yang menyangkut pribadinya, tidak mau terbawa arus. Sikap Jokowi justru menjadi tamparan bagi pihak yang dianggap menghinanya, juga sinyal bagi pendukungnya dan penegak hukum agar tidak terjerumus ke dalam permainan politik,” ungkap Kidung Tirto.
Dia mengimbau semua pihak agar ikut menjaga kondusivitas kamtibmas di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2024, salah satunya dengan menghindari diksi-diksi negatif yang dapat memancing kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat.
“Demokrasi menyediakan ruang yang luas untuk berserikat serta menyampaikan pendapat. Namun, ada rambu-rambu yang harus dihormati guna menjaga ketertiban bersama, mulai dari peraturan perundang-undangan, budaya, norma hingga kearifan lokal,” ucapnya.
Kidung Tirto menilai institusi penegak hukum kini semakin profesiuonal dalam menegakkan keadilan. Langkah-langkah koreksi dan perbaikan berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum, khususnya Polri dan Kejaksaan RI.
“Berdasarkan survei, kedua institusi ini semakin dipercaya publik karena responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ini sejalan dengan visi misi Presiden,” ujarnya.
Meskipun demikian, tuturnya, institusi penegak hukum harus terus bertransformasi sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat yang sangat dinamis. Namun institusi atau lembaga tidak boleh bergantung pada sosok seorang pimpinan saja agar transformasi organisasi bisa berkelanjutan, tetapi harus secara struktural dan melibatkan pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, dia mendukung apapun langkah Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk meningkatkan kinerja kabinetnya, termasuk melakukan reshuffle kabinet di bidang penegakan hukum jika dipandang perlu.
“Ini penting ssbab secara langsung ataupun tidak langsung, kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum juga mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada pemerintah khususnya Presiden,” kata Kidung Tirto.
