PN Cikarang Diminta Objektif Tangani Perkara Dugaan Penipuan dan Pemalsuan Terdakwa Setyawan Priyambodo

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 4 Juni 2024 - 22:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Ilustrasi

i

Keterangan foto : Ilustrasi

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Cikarang diminta obyektif menangani perkara Setyawan Priyambodo alias Bimo. terdakwa kasus dugaan penipuan dan pemalsuan dengan pelapor istri terdakwa sendiri Bernama Krisnawati.

Kuasa hukum Bimo, Anwar Sadat Lubis dari Citra Hukum dan Keadilan menyatakan selayakna majelis hakim bersikap objektif. Karena kasus tersebut secara logika dan akal sehat sangat tidak sesuai, mengingat pelapor dan terdakwa adalah suami istri.

“Mana ada istri jadi korban penipuan suaminya sendiri, sementara keduanya (terdakwa dan pelapor) sudah menikah secara sah,” jelas Anwar saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Anwar pun bercerita mengenai asal muasal kliennya dituduh melakukan penipuan hingga berujung dilaporkan dan ditahan pihak berwajib.

“Awal keributan adalah pada saat ibadah haji tidak sengaja Pak Bimo bertemu Krisnawati (pelapor). Kepada Pak Bimo, pelapor menyampaikan, bahwa tidak ada yang bisa dicapai di dunia ini kecuali saya memiliki Bimo seutuhnya,” ungkap Anwar menirukan pembicaraan Bimo.

Diungkapkan Anwar, pernyataan tersebut disampaikan oleh korban sebanyak dua kali berturut-turut kepada kliennya, Bimo. “Namun Pak Bimo menolak, sehingga proses haji belum selesai dia (pelapor) sudah pulang sendiri, tidak mengikuti jadwal travel yang ditentukan,” tuturnya.

Perseteruan antara Bimo dengan Krisnawati ternyata tak habis di situ. Sepulang dari ibadah haji, Bimo kemudian dipaksa oleh pelapor untuk pergi ke Bali. Pelapor meminta Bimo untuk memulai proyek vila di Ubud, Bali.

“Pak Bimo datang, selama dua hari di proyek, dirayu (pelapor) untuk kendalikan proyek vila di Ubud, namun Pak Bimo menolaknya,” ujar Anwar.

Kemudian pada Agustus 2023, Bimo juga telah disiapkan tiket pesawat untuk persiapan acara 17 Agustus di Natuna. Namun, Bimo tidak hadir.

“Anehnya, setelah tidak hadir, klien saya, Pak Bimo malah dilaporkan ke Polda Metro Jaya,” sesal Anwar.

Adapun Bimo dilaporkan oleh Krisnawati atas dugaan penipuan dan pemalsuan akta autentik. Bimo dituduh melakukan tindak pidana tersebut sejak bulan Agustus tahun 2021 silam.

Ironisnya, tindak pidana yang dituduhkan kepada kliennya itu bertujuan untuk menguras harta benda Krisnawati, yang telah dinikahi secara siri di Solo, dan kemudian dinikahkan kembali secara resmi pada akhir September di wilayah Bogor.

Dedi Saputra yang juga pengacara Bimo pun angkat bicara mengenai tuduhan tersebut.

“Dari awal, Pak Bimo tidak pernah meminta uang ke dia (Krisnawati). Dia selalu janjikan proyek hotel Jelita Sejuta yang empat tahun pekerjaannya tidak selesai. Dengan kehadiran Pak Bimo, malah proyek tersebut hanya memaksanya waktu delapan bulan untuk bisa berjalan sampai diresmikan,” ucapnya.

“Dana yang pernah diberikan kepada Pak Bimo, memang ada. Tapi banyak yang digunakan kembali untuk kepentingan dia (Krisnawati) dan proyek Sejuba, serta pembelian mobil yang sampai sekarang tidak ikut disita Polda,” sambung Dedi.

Untuk itulah, Dedi meminta agar kliennya tersebut dibebaskan dari segala dakwaan jaksa. “Karena klien kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan akta autentik sebagaimana yang dituduhkan oleh pelapor,” pungkas Anwar.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kasus Kecelakaan Kerja Sri Rahayu Masuk Penyelidikan, KP MBG: Bongkar Seluruh Mata Rantai Tanggung Jawab
LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat
Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan
Tim Tabur Kejati Banten Berhasil Tangkap DPO Penipuan di Tegal ​
Sinergi Lintas Lembaga Terjalin Indah, Komisi III DPR RI Pantau Langsung Kinerja Kejati Banten
Jangan Sembunyi di Balik Sakit, Kejati Sumut Pastikan Eksekusi Alexander Tetap Berjalan
 12 Izin Kehutanan Masuk KPK dan Kejagung, Matahukum: Sekjen Kemenhut Tak Bisa Lepas Tangan
OTT Kampungan, Matahukum Tegaskan KPK Perlu Reformasi: Bongkar Saja Tak Cukup
Berita ini 4 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 18:22 WIB

Kasus Kecelakaan Kerja Sri Rahayu Masuk Penyelidikan, KP MBG: Bongkar Seluruh Mata Rantai Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 07:04 WIB

LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat

Jumat, 25 September 2026 - 08:58 WIB

Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan

Jumat, 25 September 2026 - 08:41 WIB

Tim Tabur Kejati Banten Berhasil Tangkap DPO Penipuan di Tegal ​

Jumat, 25 September 2026 - 08:00 WIB

Sinergi Lintas Lembaga Terjalin Indah, Komisi III DPR RI Pantau Langsung Kinerja Kejati Banten

Berita Terbaru