Update News

Barcelona Tekuk Slavia Praha 4–2 di Liga Champions Kejari HST dan Bank BRI Barabai Percepat Pemulihan Aset Bermasalah Wakasad Letjen TNI Mochamad Saleh Mustafa Beri Motivasi Prajurit Yonif TP 840 Lebak Jembatan Gantung Ambruk di Wanasalam, Lima Pelajar Terjatuh ke Sungai Legislator Golkar Ungkap Kunjungan Presiden ke Inggris dan Swiss Sesuai dengan Situasi Geopolitik Global

Kategori: Hukum dan Kriminal

Mertua Dito Dicekal, Komisi III DPR: Bongkar Semua yang Terlibat Korupsi Haji

Hukum dan Kriminal13 Agustus 2025

Mertua Dito Dicekal, Komisi III DPR: Bongkar Semua yang Terlibat Korupsi Haji

Terasmedia.co Jakarta – Komisi III DPR RI mendukung penuh Komisi

Ini Jawaban Kacab BRI Rangkasbitung Terkait BPKB Nasabahnya Yang Diduga Hilang

Hukum dan Kriminal13 Agustus 2025

Kredit Macet Rp 31,6 Triliun dan Korupsi EDC Rp 744 Miliar, Eks Dirut Sunarso Terancam “Dobel” Jeratan

Terasmedia.co Jakarta – Nasib PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Nota Pledoi Terduga Mafia Tanah Dibacakan Penasehat Hukum, Replik JPU Tegas Menolak I Teras Media

Hukum dan Kriminal12 Agustus 2025

Nota Pledoi Terduga Mafia Tanah Dibacakan Penasehat Hukum, Replik JPU Tegas Menolak

Terasmedia.co TANGERANG – Agenda sidang perkara Pemalsuan Surat terdakwa Charlie Chandra

GSBK dan CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Dermaga Teluk Sulaiman Berau Senilai Rp52,3 Miliar I Teras Media

Hukum dan Kriminal12 Agustus 2025

GSBK dan CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Dermaga Teluk Sulaiman Berau Senilai Rp52,3 Miliar

Terasmedia.co Jakarta – Desakan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan mengusut

KPK Bongkar Dugaan Gratifikasi Komisi XI DPR dari BI dan OJK

Hukum dan Kriminal12 Agustus 2025

KPK Bongkar Dugaan Gratifikasi Komisi XI DPR dari BI dan OJK

Terasmedia.co Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota

Jakarta - Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di sorot. Sorotan kali ini, muncul dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) dan Penggiat lingkungan Mata tunas 17 Banten Mohamad Rohim menilai rangkap jabatan bentuk penyimpangan. Mohamad Rohim menilai praktik dugaan merangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, maraknya pejabat publik baik politisi hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Rangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,” Ungkap Rohim dalam keterangan persnya, Senin (21/4/2025) malam. Aktifis dan penggiat lingkungan mata tunas 17 asal Banten itu menyebut bahwa, praktik tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Pemerintah seharusnya taat asas. bukan bentuk rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme,” Katanya. Penggiat lingkungan mata tunas 17 ini menilai, Di erah Pemerintahan Prabowo jangan sampai praktek buruk dilakukan menodai niat baik presiden Prabowo . “Mentri BUMN semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,” Tandasnya. M. Rohim bahkan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkaran kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim mengaku, pada Era Presiden SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi. Kemudian di Era Presiden Jokowi juga membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik. Namun, Di Era Prabowo kali ini, Masih menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan. “Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. “Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa,” Pungkasnya.

Hukum dan Kriminal10 Agustus 2025

Pendiri Startup Bermasalah Jadi Komisaris BUMN MIND ID, IAW: Kementerian BUMN Gagal Pasang Sistem Blacklist

Terasmedia.co Jakarta – Penunjukan Pamitra Wineka, mantan CEO startup pertanian

«
1
…
16
17
18
19
20
…
158
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.