Terasmedia.co Jakarta – Najwa Shihab kembali menyoroti isu transparansi dalam politik Indonesia, terutama menyangkut pendapatan anggota DPR.
Menurutnya, terlalu banyak peristiwa di negeri ini yang berakhir misterius tanpa kejelasan, sehingga publik hanya disuguhi spekulasi.
Ia menegaskan, tuntutan publik melalui gerakan 17+8 seharusnya diarahkan pada reformasi yang nyata, bukan sekadar pemangkasan gaji DPR.
“Udah terlalu sering nih kita ada peristiwa di negeri ini yang berakhir dengan misteri. Semoga kali ini bisa lebih transparan, karena itu inti dari tuntutan: transparansi, reformasi, empati,” ujar Najwa, Senin (13/10/2025)
Gaji DPR Bukan Masalah Utama
Menanggapi langkah DPR yang menurunkan gaji dari belasan juta menjadi sekitar Rp75 juta per bulan, Najwa menyebut hal itu bukan inti persoalan.
Baginya, gaji besar bisa saja wajar selama kinerja DPR benar-benar maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Aku enggak ada masalah kalian mau digaji berapa asal kalian kerja benar. Tapi kalau orang Indonesia sudah puas dengan pemotongan gaji saja, menurutku kita kalah di situ,” tegasnya.
Najwa mengingatkan bahwa sumber utama pendapatan DPR bukan hanya gaji, melainkan dana reses yang jumlahnya jauh lebih besar.
Berdasarkan catatannya, dana reses DPR mencapai Rp2,46 triliun per tahun atau setara Rp2,5–4 miliar per anggota dewan. Masalahnya, dana itu cair langsung ke kantong pribadi tanpa laporan publik yang jelas.
“Dana reses itu enggak pernah ada pertanggungjawaban ke publik. Padahal jumlahnya miliaran rupiah per anggota. Itu yang harus diawasi, bukan hanya gajinya,” ungkap Najwa.
Najwa juga menyinggung alasan yang sering disampaikan anggota DPR, yakni kebutuhan biaya saat turun ke daerah pemilihan karena masyarakat masih terbiasa meminta bantuan uang. Namun menurutnya, hal tersebut justru menunjukkan perlunya sistem yang lebih transparan agar tidak menimbulkan praktik tidak sehat.
Bagi Najwa, kunci utama menjaga kepercayaan publik adalah membuka semua informasi keuangan DPR secara jujur.
“Gaji besar enggak masalah asal transparan. Kita pengin tahu uangnya diapain, bukan hanya angka di atas kertas,” katanya.
Dengan sorotan tajam ini, Najwa berharap isu pemotongan gaji tidak menutupi masalah yang lebih serius, yakni akuntabilitas dana publik yang selama ini luput dari perhatian.
