Terasmedia.co Jakarta – Jaringan Warga Kota Jakarta (Jaga Kota) mengecam keras kebijakan PAM Jaya yang menaikkan tarif air hingga 100 persen. Kenaikan itu disebut memberatkan rakyat dan mencederai hak dasar warga atas air bersih.
“Air itu hak dasar, bukan barang dagangan,” kata Juru Bicara Jaga Kota, Wahyudi A.M., dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.
Menurut Wahyudi, kenaikan tarif dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai. Banyak warga baru menyadari lonjakan tagihan saat rekening air datang.
“Yang lebih menyakitkan, airnya sering mati, tekanan kecil, kadang keruh. Layanan tidak membaik, tapi tarifnya naik dua kali lipat,” ujarnya.
Jaga Kota menilai alasan yang disampaikan PAM Jaya dan Pemprov DKI—yakni untuk perbaikan jaringan pipa dan perluasan layanan—tidak bisa diterima. Kenaikan dianggap sebagai bentuk pengalihan beban ke warga kecil di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Pemerintah seharusnya berpihak pada rakyat, bukan pada perhitungan bisnis,” kata Wahyudi.
Ia menyebut kenaikan tarif air juga akan berdampak luas pada ekonomi warga miskin kota. Air, kata dia, bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga bagian dari roda ekonomi rakyat.
“Ketika air naik, ongkos laundry naik, harga kos naik, warung makan ikut naik. Efeknya berantai,” katanya.
Jaga Kota juga menyoroti lemahnya peran DPRD DKI dan Dewan Pengawas PAM Jaya. Kedua lembaga itu dinilai gagal memastikan kebijakan publik tetap berpihak kepada warga.
Organisasi ini mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif, melakukan audit publik terhadap PAM Jaya, dan mengevaluasi direksi serta pengawasnya.
“Jakarta tidak butuh air mahal,” kata Wahyudi menutup pernyataannya, “tapi air yang bersih dan adil untuk semua.”
