LMND Kritisi Politik Luar Negeri Prabowo soal Board of Peace

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 26 Februari 2026 - 20:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Dalam diskusi publik Rabu, 25 Februari, bertajuk “Menelaah Kebijakan Politik Luar Negeri Prabowo”, Eksekutif Nasional Bidang Luar Negeri LMND menghadirkan perwakilan kelompok Cipayung, Ketua Bidang PP KAMMI, Ketua Bidang Geopolitik DPP GMNI, Departemen Luar Negeri KMHDI, dan Ketua Bidang Luar Negeri PII.

Forum ini secara tegas mengkritisi arah politik luar negeri pemerintahan Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, khususnya terkait respons Indonesia terhadap inisiatif Board of Peace (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Seluruh narasumber menyatakan keberatan atas BOP karena dinilai tidak memiliki indikator keuntungan ekonomi maupun jaminan keadilan politik bagi negara-negara terdampak konflik, terutama Palestina.

Ketua Bidang Geopolitik DPP GMNI menegaskan, Dewan tersebut lebih mencerminkan kepentingan geopolitik Amerika Serikat ketimbang agenda perdamaian yang substantif.

Sikap ini diperkuat oleh PP KAMMI yang menegaskan, Konsistensi perjuangan kemerdekaan Palestina harus dijaga. Pemerintah Indonesia jangan terseret dalam desain strategi politik Washington. Strategi nasional harus dirancang sendiri, bukan menjadi objek dari strategi global pihak lain.

Narasumber menilai sikap Presiden Prabowo terhadap isu ini masih cenderung abu-abu dan belum menunjukkan ketegasan diplomatik.

Sementara itu, KMHDI menyoroti dimensi struktural geopolitik global, khususnya persoalan distribusi rantai pasok internasional yang menjadi sumber ketegangan kontemporer. Menurutnya, Indonesia harus memperkuat kemandirian nasional sebagai fondasi politik luar negeri yang berdaulat.

PII menambahkan, Fragmentasi dan polarisasi konflik global hari ini menunjukkan eskalasi yang berbahaya, dengan Timur Tengah kembali menjadi episentrum ketegangan. Indonesia harus menentukan sikap politik luar negeri secara mandiri dan konstitusional sesuai amanat UUD 1945.

Secara keseluruhan, forum menyepakati bahwa BOP bukanlah solusi utama dalam kerangka politik luar negeri Indonesia. Yang mendesak justru penguatan ketahanan nasional dan penegasan sikap independen terhadap solusi dua negara (two-state solution) bagi Palestina, sebagai manifestasi politik luar negeri bebas dan aktif yang tidak tunduk pada kepentingan kekuatan besar.

Editor : Redaksi

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 59 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB