Jakarta – Di era media sosial, semua orang bisa bersuara. Itu bagus. Tapi sayangnya, suara kritik sering berubah jadi amukan. Apa yang viral, dianggap paling benar. Apa yang ramai dihujat, dianggap harus dihentikan, Jakarta, 20 Agustus 2026.
Kita mulai lupa: kebijakan negara tidak bisa mengikuti algoritma. Negara bukan aplikasi. Negara mengurus 280 juta rakyat, bukan mengejar trending topic 24 jam.
Sebagai Kader PMII Tri Alipah Mustari melihat langsung bagaimana energi anak muda hari ini habis di kolom komentar. Menghujat sering dibenarkan atas nama “social control”. Tapi ketika hujatan itu memancing amukan massa dan kericuhan di tengah masyarakat, siapa yang paling dirugikan? Bukan pejabat. Bukan menteri. Tapi rakyat kecil. Pedagang yang tokonya tutup. Buruh yang gajinya telat. Anak sekolah yang belajarnya terganggu. Pembangunan yang harusnya jalan, jadi berhenti.
Kita sudah belajar dari Agustus tahun 2025 lalu. Saat itu amukan yang kita biarkan justru merugikan rakyatnya sendiri. Fasilitas umum dirusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan yang paling rugi tetap masyarakat bawah. Bukannya pengawasan yang jalan, tapi kericuhan yang menang.
Dan di sinilah letak gagal pikir yang menyesatkan. Di tengah Indonesia sedang membangun, di tengah pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan program-program strategis, kita malah sibuk menuntut penghentian inovasi hanya karena tidak sesuai selera warganet.
Mari luruskan: Musuh kita bukan program yang dibuat pemerintah. Program dibuat untuk rakyat. Untuk makan bergizi, untuk sekolah gratis, untuk infrastruktur, untuk kesehatan.
Musuh kita adalah pelaksanaan yang tidak becus. Musuh kita adalah evaluasi yang tidak pernah dilakukan. Musuh kita adalah pengawasan anggaran yang bolong-bolong, sarat korupsi dan kepentingan.
Selama kita terus sibuk menghentikan program karena gaduh di media sosial, maka selama itu pula korupsi akan terus pesta. Karena energi kita habis untuk berantem, bukan untuk mengawasi.
Agustus ini, saatnya kita naik kelas sebagai warga negara. Berhenti jadi buzzer amarah. Mulai jadi pengawas anggaran. Berhenti bertanya “program ini siapa yang diuntungkan?” Mulai bertanya “anggarannya berapa? realisasinya di mana? evaluasinya kapan? siapa yang bertanggung jawab?”
Pemerintah punya tugas menjalankan. Rakyat punya tugas mengawasi. Media punya tugas mencerdaskan.
Kalau kita terus memilih amukan daripada pengawasan, maka yang mati bukan hanya satu program. Tapi masa depan inovasi Indonesia.
Jangan biarkan inovasi mati karena amukan. Lawan korupsi. Kawal pembangunan.
