ETOS Sebut Pengumuman Hasil Pilpres Jangan Dilakukan Seperti Sebelumnya, Ini Bahayanya

Teras Media

- Penulis

Selasa, 19 Maret 2024 - 19:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Direktur Eksekutif ETOS Institute, Inskadarsyah, Minggu (18/6/2023)

i

Keterangan foto : Direktur Eksekutif ETOS Institute, Inskadarsyah, Minggu (18/6/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute yang juga pengamat politik Iskandarsyah menanggapi perihal persiapan pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres yang akan dilaksanakan pada Rabu 20 Maret 2024 besok. Menurut Iskandar pengumuman harus dilakukan sesuai mekanisme yang baik dan benar.

“jangan pagi-pagi buta seperti tahun-tahun sebelumnya, ini sangat riskan dan rawan konflik, “kata Iskandar kepada awak media di Kejagung RI, Selasa (19/3/2024)

Dikatakan Iskandar, pengumuman itu pun harus ada pertanggung jawabkan nanti. Kata Iskandar, walaupun kelak nantinya ada gugatan ke MK dan lain-lain, karena itu mekanisme nya.

“Jangan benturkan lagi rakyat dengan rakyat, ” jelas Iskandar.

Iskandar menyebut, Konflik itu biar aja diatas, khan elit secara ekonomi bagus semua, konflik pun tak masalah. Mereka tetap makan berkecukupan, anak-anaknya tetap sekolah di sekolah-sekolah bagus, tapi kalau rakyat kan tidak,” sebut Iskandar.

“Maksudnya bentur rakyat dengan rakyat?, pertama adalah keamanan, anggota Polri kan juga rakyat, dibenturkan dengan rakyat yang memprotes hasilnya. Itu yang harus kita hindari, sudah cukup rakyat jadi objek penderita kaum atas kata Iskandar lagi, ” tutur Iskandar.

Iskandar menjelaskan, apabila KPU mau laksanakan pengumuman ini dengan benar ya monggo lakukan saja. Kata Iskandar, dengan waktu yang tepat, supaya rakyat tetap menerima dengan baik.

“Untuk rakyat lihat saja, tak perlu turun-turun ke jalan, ada mekanisme disitu yang kita lihat saja, karena pemainnya ya elit diatas, jadi tak perlu buang-buang energi membela etit yang belum tentu membela rakyat, ada saatnya nanti rakyat akan bergerak kok, tanpa dikomandoi, tanpa di organisir, semua bergerak dengan cara Allah, percaya lah itu, ” tutup Iskandar menutup wawancara nya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Militansi Berbasis Keahlian, Perkuat LKS Pripartit Untuk Hubungan Industrial yang Adil
Pulang ke Rumah Sendiri: Gestur Politik Kebangsaan Andra Soni – PKB
Abdul Fickar Hadjar: KUHP Baru Berlaku Tiga Tahun Setelah Disahkan
Gibran Dorong RUU Perampasan Aset, PROJO: Uang Rakyat Wajib Kembali
IPW Harus Netral dalam Mengevaluasi Pelaku Tambang Nikel
Ketika Upah Lokal Dipakai untuk Menjarah Nilai Global
Kedaulatan Bukan untuk Dititipkan, Pilkada Langsung Adalah Keharusan Sejarah
Perjuangan Hakim Ad Hoc Harus Berjalan Seiring Perlindungan Buruh
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Februari 2026 - 14:30 WIB

Militansi Berbasis Keahlian, Perkuat LKS Pripartit Untuk Hubungan Industrial yang Adil

Minggu, 22 Februari 2026 - 14:18 WIB

Pulang ke Rumah Sendiri: Gestur Politik Kebangsaan Andra Soni – PKB

Jumat, 20 Februari 2026 - 01:19 WIB

Abdul Fickar Hadjar: KUHP Baru Berlaku Tiga Tahun Setelah Disahkan

Sabtu, 14 Februari 2026 - 11:45 WIB

Gibran Dorong RUU Perampasan Aset, PROJO: Uang Rakyat Wajib Kembali

Jumat, 6 Februari 2026 - 14:50 WIB

IPW Harus Netral dalam Mengevaluasi Pelaku Tambang Nikel

Berita Terbaru

Keterangan foto : Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir menggunakan baju hitam, Selasa (11/9/2023)

Hukum dan Kriminal

Soroti Tender Rp121 M, Mukhsin Nasir: KPK Periksa Menag

Kamis, 16 Apr 2026 - 11:49 WIB