Anggota DPRD Lebak ancam laporkan Pokja pembentukan panwascam Lebak ke DKPP RI

Teras Media

- Penulis

Rabu, 26 Oktober 2022 - 17:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

 

Lebak, – Terkait ditemukannya belasan orang Calon Panwascam Kabupaten Lebak yang dinyatakan lolos seleksi oleh Pokja pembentukan Panwascam Kabupaten Lebak kini mendapatkan sorotan serius dari anggota Komisi III DPRD Lebak, Musa Weliansyah.

Menurutnya, belasan orang yang lolos seleksi Panwascam di Kabupaten Lebak adalah doble job dengan SDM PKH, Pendamping Desa, dan P3K untuk itu dirinya mengaku akan segera membuat laporan resmi ke Kemensos RI, Kemendes RI dan BKD yang mana laporan untuk SDM PKH yang lolos menjadi panwascam namun tidak pengunduran diri akan saya tujukan ke Direktur Limjamsos Kemensos RI, untuk Pendamping Desa ke Kemendes melalui DPMPD Provinsi Banten dan P3K ke BKD Lebak serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak karena apapun dalihnya Doble job jelas akan mengganggu salah satu pekerjaan yang tidak akan efektif, penerimaan honor doble yang sama-sama dari anggaran negara baik itu APBN maupun APBD sangat tidak dibenarkan,” beber Politisi PPP tersebut.

Legislator yang juga Mahasiswa Fakultas Hukum STIH PAINAN kembali menegaskan bahwa keputusan Pokja pembentukan Panwas Kabupaten Lebak yang meloloskan peserta Panwascam yang terikat perjanjian pekerjaan tertentu yang ulah kerjanya bersumber dari anggaran Negara tanpa surat pengunduran diri adalah maladministrasi dan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Pokja pembentukan panwascam maka dari itu persoalan ini akan segera saya laporkan ke DKPP dan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten,” ungkapnya.

Atas adanya dugaan pelanggaran etik tersebut yang dilakukan oleh Kelompok kerja pembentukan Panwascam Kabupaten Lebak, Musa mengaku sedang Konsultasi dan Koordinasi dengan beberapa rekan pengacara yang akan ditunjuknya menjadi kuasa hukum dalam pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam waktu dekat. (Dj)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Data adalah Kompas Pembangunan, Adde Rosi: Akurasi adalah Harga Mati
Respon Cepat Kajati: Herlangga Wisnu Gantikan Kajari Karo yang Disorot DPR
Dukung SBY, Anton: Pasukan Perdamaian Tak Boleh di Medan Perang
Mangihut Sinaga Dorong Kasus Pelecehan Seksual Diungkap
Pinjol: Kartel Bunga dan Teror Penagihan Merusak Bangsa
6 Dekade Mengabdi, Anton Suratto: Pikiran Rakyat Selalu Jadi Tempat Berbagi
Tindakan Keji Pembukaman Suara Kritis, Abdi Rakyat Minta Penanganan Kasus Andrie Yunus Hingga Tuntas
Jimmy Lie Dijemput Polisi Tangerang Usai Diamankan di Medan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 22:55 WIB

Data adalah Kompas Pembangunan, Adde Rosi: Akurasi adalah Harga Mati

Selasa, 7 April 2026 - 23:07 WIB

Respon Cepat Kajati: Herlangga Wisnu Gantikan Kajari Karo yang Disorot DPR

Senin, 6 April 2026 - 21:46 WIB

Dukung SBY, Anton: Pasukan Perdamaian Tak Boleh di Medan Perang

Sabtu, 4 April 2026 - 16:59 WIB

Mangihut Sinaga Dorong Kasus Pelecehan Seksual Diungkap

Selasa, 31 Maret 2026 - 13:21 WIB

Pinjol: Kartel Bunga dan Teror Penagihan Merusak Bangsa

Berita Terbaru

Keterangan foto : Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, Minggu (19/4/2026)

Hukum dan Kriminal

Lewat Musyawarah, Perselisihan di Langkat Berakhir dengan Saling Memaafkan

Selasa, 21 Apr 2026 - 12:56 WIB