Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan Peraturan Menteri terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos) oleh anak di bawah 16 tahun sudah punya payung hukum. Dave menyebut peraturan itu sudah punya dasar penegakan kepatuhan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
“Saat ini, Peraturan Menteri tersebut sudah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 40 dan Pasal 41,” kata Dave, Senin (9/3/2026).
Dave mengatakan kedua pasal tersebut bisa dipakai untuk menegakkan kepatuhan terhadap platform digital yang tidak patuh aturan. Ia memastikan Peraturan Menteri tersebut sudah terintegrasi dengan UU ITE.
“Kedua pasal ini dapat digunakan sebagai dasar penegakan kepatuhan (compliance enforcement) terhadap platform digital apabila mereka tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya landasan hukum ini, regulasi yang diterbitkan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka hukum nasional yang lebih kuat, sehingga memberikan legitimasi sekaligus kepastian bagi pelaksanaannya,” ucap dia,
Kemudian, Dave juga bicara terkait penerapan aturan di masyarakat. Ia menyebut keberhasilan aturan ini sangat bergantung dengan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, sekolah hingga orang tua.
“Efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, perusahaan platform digital, sekolah, dan orang tua. Sosialisasi yang masif harus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa pembatasan ini bukan sekadar larangan, melainkan bentuk perlindungan,” ujar dia.
Selain itu, ia menyebut pemerintah juga harus bekerja sama dengan platform digital dalam memverifikasi usia pengguna media sosial. “Kerja sama dengan perusahaan platform digital menjadi kunci agar mekanisme verifikasi usia dan penonaktifan akun benar-benar berjalan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke sejumlah platform digital berisiko tinggi.
Kebijakan tersebut seiring telah diterbitkannya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas.
