Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola logistik pertahanan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan, terutama di tengah situasi global terkait pasokan energi.
“Saya sebagai anggota Komisi I DPR RI melihat situasi ini dalam dua perspektif yaitu kesiapan operasional dan efektifitas efisiensi,” kata Amelia, Rabu (25/3/2026).
Dia menjelaskan bahwa penggunaan BBM pada alat utama sistem pertahanan (alutsista) tidak semata-mata soal konsumsi energi, tetapi berkaitan langsung dengan tingkat kesiapan tempur, frekuensi latihan, serta mobilitas satuan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Oleh karena itu, efisiensi tidak boleh diterjemahkan sebagai pengurangan yang berpotensi menurunkan kesiapan TNI,” kata dia.
Tentang penggunaan kendaraan dinas, dia menyarankan bahwa efisiensi dapat dilakukan melalui optimalisasi penggunaan, digitalisasi monitoring konsumsi BBM, serta penerapan standar operasional yang lebih disiplin.
Sementara untuk alutsista, menurut dia, pendekatan dalam upaya efisiensi harus lebih teknis, seperti peningkatan efisiensi mesin, modernisasi sistem, hingga pengaturan siklus operasional yang tetap menjaga kesiapsiagaan.
Kunci dari kebijakan itu, kata dia, terletak pada keseimbangan antara soal negara dapat menghemat tanpa mengorbankan kemampuan pertahanan.
“Efisiensi yang tepat justru bisa memperkuat postur TNI, bukan melemahkannya,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rico Ricardo Sirait dalam siaran pers resminya yang diterima di Jakarta, Senin mengatakan, langkah antisipasi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya langkah proaktif dan efisiensi nasional.
“Langkah-langkah yang disiapkan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas, termasuk dalam operasional alutsista dan mobilitas dinas,” kata Rico dalam siaran pers tersebut.
