Komisi XII DPR Soroti Kebijakan Hemat Energi, Minta Pemerintah Lebih Sistemik dan Terukur

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 29 Maret 2026 - 09:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menilai kebijakan hemat energi yang akan diterapkan pemerintah perlu dirancang secara lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.

Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, langkah penghematan energi tidak cukup hanya bersifat simbolik. Pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan berbasis data dengan fokus pada sektor prioritas agar memberikan dampak nyata bagi negara.

Ratna mengusulkan sejumlah langkah strategis, seperti pelaksanaan audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan transisi menuju energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas pemerintah, serta penguatan sistem transportasi massal guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Ratna juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi dalam program penghematan energi yang direncanakan mulai April.

Ia menilai pendekatan tersebut terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional. Selain itu, kebijakan WFH juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu diperhitungkan, mulai dari produktivitas kerja, kualitas layanan publik, hingga potensi peningkatan beban listrik rumah tangga.

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” tegasnya.

Ratna menambahkan, jika pemerintah serius dalam upaya penghematan energi, maka perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, peningkatan efisiensi di sektor industri, hingga optimalisasi transportasi publik yang dinilai memiliki dampak lebih besar dalam menekan konsumsi energi nasional.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

JAM INTEL dan KKP Bersinergi, Pastikan Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Bebas Hambatan
Dave Laksono: Hilirisasi Tembaga Kunci Kemandirian Industri Pertahanan
IYAC: Marak Kekerasan Seksual di Pesantren Ancam Kepercayaan Publik
Lelang Aset BPA Fair 2026, Kejagung Ungkap Kepercayaan Publik Semakin Kuat
Relawan Tim 8 Prabowo Siap Bersinergi dengan KSP Kawal Program MBG dan Kopdes
Dua Tahun Berturut, CBA Pertanyakan Duplikasi Anggaran Hama Kemenkes
Dukung Ketahanan Pangan, Logis 08 Ingatkan Danantara Jangan Terburu Investasi Peternakan
Tanpa Jaminan Hukum, Pekerja MBG Berhak Gugat Pemberi Kerja
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 20:32 WIB

JAM INTEL dan KKP Bersinergi, Pastikan Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Bebas Hambatan

Senin, 18 Mei 2026 - 18:36 WIB

Dave Laksono: Hilirisasi Tembaga Kunci Kemandirian Industri Pertahanan

Senin, 18 Mei 2026 - 18:22 WIB

IYAC: Marak Kekerasan Seksual di Pesantren Ancam Kepercayaan Publik

Senin, 18 Mei 2026 - 18:15 WIB

Lelang Aset BPA Fair 2026, Kejagung Ungkap Kepercayaan Publik Semakin Kuat

Senin, 18 Mei 2026 - 16:52 WIB

Relawan Tim 8 Prabowo Siap Bersinergi dengan KSP Kawal Program MBG dan Kopdes

Berita Terbaru