Buruh Tidak Memakai Dolar, Tetapi Menanggung Seluruh Dampaknya

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Dalam setiap gejolak ekonomi global, kelompok yang paling pertama merasakan tekanan sesungguhnya bukanlah para pemilik modal besar, bukan pula pelaku pasar keuangan, melainkan para buruh dan pekerja yang hidup dari penghasilan bulanan dengan daya tahan ekonomi yang sangat terbatas. Karena itu, ketika muncul anggapan bahwa masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap kenaikan dolar karena kehidupan sehari-hari tetap menggunakan rupiah, maka pandangan tersebut perlu dilihat lebih dalam dari perspektif buruh sebagai kelompok yang paling rentan terhadap perubahan ekonomi.

Memang benar, mayoritas buruh di Indonesia tidak pernah melakukan transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat. Buruh pabrik, sopir, pekerja harian, petani, nelayan, pegawai toko, hingga pekerja informal menerima upah dan melakukan transaksi menggunakan rupiah. Akan tetapi, dalam sistem ekonomi modern yang saling terhubung, dampak dolar tidak berhenti pada penggunaan mata uang asing secara langsung. Dampaknya hadir melalui kenaikan harga kebutuhan hidup, tekanan produksi industri, ancaman pemutusan hubungan kerja, hingga melemahnya daya beli pekerja.

Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor bahan baku industri meningkat. Banyak sektor industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku, mesin, komponen, maupun energi yang memiliki keterkaitan dengan pasar global. Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya hampir selalu dibebankan kepada kelompok paling bawah dalam rantai ekonomi, yaitu buruh. Bentuknya bisa berupa penahanan kenaikan upah, pengurangan jam kerja, efisiensi tenaga kerja, meningkatnya sistem kerja kontrak, hingga pemutusan hubungan kerja secara langsung.

Dalam praktiknya, buruh sering menjadi pihak yang pertama diminta “memahami kondisi perusahaan” ketika situasi ekonomi memburuk. Sementara pada saat yang sama, harga kebutuhan pokok terus meningkat. Harga beras, minyak goreng, transportasi, listrik, sewa rumah, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan kesehatan mengalami tekanan kenaikan secara perlahan akibat melemahnya nilai tukar dan inflasi. Buruh akhirnya berada dalam posisi yang paling sulit: upah tetap, tetapi biaya hidup terus naik.

Di titik inilah persoalan dolar menjadi sangat nyata bagi kehidupan pekerja. Buruh mungkin tidak pernah melihat dolar secara fisik, tetapi mereka merasakan dampaknya setiap hari ketika daya beli semakin melemah. Mereka merasakannya ketika uang gaji tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga akhir bulan. Mereka merasakannya ketika lembur menjadi kebutuhan agar dapur tetap menyala. Mereka juga merasakannya ketika perusahaan mulai melakukan pengurangan tenaga kerja atas nama efisiensi dan ketidakpastian ekonomi global.

Lebih jauh lagi, ketergantungan ekonomi nasional terhadap impor membuat posisi buruh semakin rentan. Selama industri nasional belum benar-benar mandiri dalam produksi bahan baku dan kebutuhan strategis, maka setiap gejolak global akan selalu menempatkan pekerja sebagai kelompok yang paling mudah dikorbankan. Dalam banyak kasus, perlindungan terhadap keuntungan perusahaan sering kali lebih cepat dipikirkan dibanding perlindungan terhadap keberlangsungan hidup buruh.

Karena itu, persoalan stabilitas ekonomi tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan angka kurs, cadangan devisa, atau indikator pertumbuhan ekonomi semata. Ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya dilihat dari seberapa kuat negara mampu melindungi kehidupan pekerja dan menjaga daya beli rakyat. Sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun akan kehilangan makna apabila buruh tetap hidup dalam ketidakpastian, upah yang tidak layak, dan ancaman kehilangan pekerjaan.

Dari perspektif buruh, stabilitas rupiah bukan sekadar isu teknis ekonomi makro, melainkan persoalan kesejahteraan hidup sehari-hari. Ketika rupiah melemah, yang dipertaruhkan bukan hanya angka di pasar keuangan, tetapi juga kemampuan jutaan keluarga pekerja untuk bertahan hidup secara layak. Oleh sebab itu, negara seharusnya tidak hanya fokus membangun optimisme psikologis, tetapi juga memastikan adanya perlindungan nyata terhadap buruh melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, jaminan kerja, perlindungan upah, serta penguatan industri nasional yang tidak terlalu bergantung pada impor.

Selain itu, penting untuk disadari bahwa buruh bukan sekadar objek pembangunan ekonomi, melainkan tulang punggung utama yang menjaga roda produksi tetap berjalan. Ketika kondisi ekonomi memburuk, buruhlah yang tetap bekerja di pabrik, di pelabuhan, di sawah, di jalanan, dan di berbagai sektor lainnya agar kehidupan sosial dan ekonomi tetap bertahan. Karena itu, suara dan kepentingan buruh seharusnya ditempatkan sebagai pusat dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, rakyat pekerja memang tidak memakai dolar dalam kehidupan sehari-hari. Namun merekalah yang paling sering menanggung seluruh akibat dari setiap gejolak ekonomi yang dipengaruhi dolar. Oleh karena itu, keberpihakan terhadap buruh tidak cukup diwujudkan melalui narasi yang menenangkan, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan ekonomi yang benar-benar melindungi penghidupan pekerja, menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja yang layak, serta memastikan bahwa beban krisis tidak selalu jatuh kepada kelompok yang paling lemah secara ekonomi.

 

 

Oleh: Musrianto, Sekretaris Jenderal Konfederasi Barisan Buruh Indonesia

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jadi Pemilik Sekaligus Regulator, Achmad Ismail Soroti Dilema Negara di GoTo
Kritik atas Postingan Kemnaker tentang Geser Hari Libur dan Upah Lembur
Di Balik Klaim PHK Rendah Kemnaker: Ilusi Data di Tengah Krisis Ketenagakerjaan
Penguatan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial
Putusan Inkrah Diabaikan, Negara Di Mana?
Ilusi Pembatasan dan Legitimasi Eksploitasi Sistematis
Catatan Keras dari Jantung Patung Tani, 1 Mei 2026
Peradilan Militer Dalam Negara Hukum: Tanggapan Atas Pandangan Prof Jimly Asshidfiqie
Berita ini 1 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:40 WIB

Buruh Tidak Memakai Dolar, Tetapi Menanggung Seluruh Dampaknya

Sabtu, 16 Mei 2026 - 12:37 WIB

Jadi Pemilik Sekaligus Regulator, Achmad Ismail Soroti Dilema Negara di GoTo

Kamis, 14 Mei 2026 - 17:40 WIB

Kritik atas Postingan Kemnaker tentang Geser Hari Libur dan Upah Lembur

Senin, 11 Mei 2026 - 18:57 WIB

Di Balik Klaim PHK Rendah Kemnaker: Ilusi Data di Tengah Krisis Ketenagakerjaan

Kamis, 7 Mei 2026 - 08:47 WIB

Penguatan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

Berita Terbaru

Keterangan foto : Polresta Tangerang secara resmi membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banggalawa Tantya yang berlokasi di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Sabtu (16/5/2026)

Hukum dan Kriminal

Resmikan SPPG, Polresta Tangerang Dukung Penuh Program Makan Bergizi Prabowo

Sabtu, 16 Mei 2026 - 22:39 WIB