Terasmedia.co Jakarta – Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, mengkritik keras penunjukan warga negara Australia, Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perusahaan BUMN baru yang akan mengelola ekspor sumber daya alam nasional.
Menurut Adi Kurniawan, langkah pemerintah dan Danantara tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap sumber daya manusia nasional di sektor strategis.
“Indonesia ini negara kaya sumber daya alam, tetapi ironisnya justru pengelolaan sektor vital diberikan kepada warga negara asing. Ini bukan sekadar soal profesionalisme, tetapi menyangkut kedaulatan ekonomi dan harga diri bangsa,” tegas Adi Kurniawan.
Adi menilai pemerintah terlalu mudah menyerahkan posisi strategis kepada figur asing dengan dalih pengalaman internasional. Padahal, banyak putra-putri bangsa yang memiliki kapasitas dan pengalaman panjang di bidang pertambangan, energi, maupun perdagangan internasional.
PT Danantara Sumberdaya Indonesia disebut akan menjadi lembaga yang mengendalikan tata niaga ekspor komoditas sumber daya alam nasional dan menjadi bagian dari kebijakan satu pintu ekspor SDA. Menurut BaraNusa, kebijakan ini berpotensi menciptakan sentralisasi kekuasaan ekonomi yang sangat besar dan rawan disalahgunakan.
“Kalau seluruh ekspor SDA dipusatkan pada satu lembaga superholding, siapa yang mengawasi? Jangan sampai ini menjadi ladang oligarki baru atas nama efisiensi,” ujar Adi.
Ia juga menyoroti rekam jejak Danantara yang sejak awal menuai kontroversi di tengah publik. Di media sosial dan berbagai forum publik, muncul kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan, rangkap jabatan elite, hingga kekhawatiran praktik korupsi dan oligarki dalam pengelolaan aset negara.
Menurut Adi, pemerintah seharusnya fokus memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, bukan malah membangun lembaga baru yang dinilai semakin memperbesar birokrasi dan potensi pemborosan anggaran.
“Kami khawatir Danantara hanya menjadi proyek elite yang jauh dari kepentingan rakyat. Sementara ekonomi rakyat sedang tertekan, harga kebutuhan pokok naik, pengangguran tinggi, dan nilai rupiah terus melemah,” kata Adi.
Adi juga menegaskan bahwa Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani serta Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir harus ikut bertanggung jawab atas kebijakan penunjukan warga negara asing untuk memimpin sektor strategis pengelolaan sumber daya alam nasional tersebut.
“Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir tidak bisa lepas tangan. Mereka harus bertanggung jawab kepada publik atas arah kebijakan Danantara yang dinilai semakin membuka ruang dominasi asing dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia,” tegasnya.
Ia mendesak DPR RI, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengawasi secara ketat pembentukan dan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia agar tidak menjadi alat monopoli baru yang merugikan kepentingan nasional.
“Jangan sampai kekayaan alam Indonesia hanya dikelola segelintir elite dan asing, sementara rakyat tetap menjadi penonton di negeri sendiri,” tutup Adi Kurniawan.
