Terasmedia.co Jakarta – Hubungan industrial yang sehat tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, atau fleksibilitas pasar tenaga kerja. Lebih dari itu, hubungan industrial yang berkeadilan ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang benar-benar dapat diakses oleh semua pihak, terutama pekerja.
Dalam praktiknya, persoalan hubungan industrial tidak selalu berhenti pada substansi sengketa seperti pemutusan hubungan kerja, upah, atau hak normatif lainnya. Tidak sedikit pekerja justru menghadapi hambatan sejak awal proses penyelesaian perselisihan dimulai. Hambatan tersebut muncul bukan karena lemahnya dasar hukum yang dimiliki pekerja, melainkan karena sistem penyelesaian sengketa yang masih terlalu formalistik dan rigid dalam memandang wilayah kewenangan mediasi.
Padahal mediasi hubungan industrial pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, murah, dan mudah dijangkau. Mediasi seharusnya menjadi ruang dialog yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha secara lebih manusiawi sebelum sengketa berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.
Perkembangan dunia kerja modern telah mengubah secara signifikan pola hubungan kerja yang dahulu bersifat sederhana dan teritorial. Saat ini sistem outsourcing, penempatan lintas daerah, rotasi pekerja, proyek multi-lokasi, hingga mobilitas tenaga kerja yang tinggi menjadi bagian dari praktik hubungan industrial sehari-hari.
Dalam banyak kasus, seorang pekerja dapat berdomisili di satu daerah, ditempatkan bekerja di daerah lain, sementara perusahaan berkedudukan di kota berbeda lagi. Bahkan keputusan pemutusan hubungan kerja tidak jarang dilakukan secara administratif atau elektronik dari kantor pusat perusahaan yang lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal pekerja.
Persoalan muncul ketika pendekatan kewilayahan dalam mediasi tetap diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan perkembangan tersebut.
Akibatnya, pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaan harus menghadapi beban tambahan berupa biaya perjalanan, akomodasi, dan hambatan geografis hanya untuk mengikuti proses mediasi. Dalam kondisi tertentu, biaya untuk menghadiri proses penyelesaian sengketa justru lebih besar dibanding kemampuan ekonomi pekerja itu sendiri.
Situasi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial benar-benar telah menghadirkan akses keadilan bagi pekerja?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena tujuan utama hukum ketenagakerjaan bukan semata menjaga ketertiban administratif, melainkan juga memastikan adanya perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi berada pada posisi lebih lemah.
Dalam sebuah pendapat berbeda (dissenting opinion), seorang Hakim Konstitusi pernah mengingatkan bahwa perkembangan hubungan industrial modern telah melahirkan pola kerja multi-lokasi, outsourcing, dan mobilitas pekerja lintas wilayah yang tidak lagi dapat dipahami dengan pendekatan teritorial klasik. Menurut pandangan tersebut, hukum harus mampu mengikuti perkembangan sosial dan kebutuhan keadilan yang hidup di masyarakat.
Pandangan itu sesungguhnya mencerminkan kenyataan yang saat ini dihadapi pekerja di lapangan. Dunia kerja telah berubah jauh lebih cepat dibanding regulasi yang mengaturnya.
Hakim Konstitusi lainnya juga mengingatkan bahwa ukuran sejati keadilan suatu sistem hukum terletak pada sejauh mana perlindungan diberikan kepada pihak yang paling lemah. Dalam konteks hubungan industrial, pesan tersebut memiliki arti penting karena pekerja yang baru kehilangan pekerjaan sering kali berada dalam posisi paling rentan, baik secara ekonomi maupun psikologis.
Karena itu, sudah saatnya pemerintah mulai menata ulang sistem mediasi perselisihan hubungan industrial agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur pengangkatan mediator dan tata kerja mediasi sesungguhnya lahir untuk menciptakan ketertiban administratif dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun setelah lebih dari satu dekade, regulasi tersebut memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dengan dinamika hubungan kerja modern.
Revisi terhadap regulasi tersebut tidak harus dipahami sebagai perubahan besar terhadap sistem hukum yang sudah ada. Yang dibutuhkan justru pendekatan administratif yang lebih fleksibel dan berorientasi pada akses keadilan.
Mediator hubungan industrial perlu diberikan ruang untuk mempertimbangkan berbagai aspek konkret seperti domisili pekerja, lokasi terjadinya pemutusan hubungan kerja, hambatan geografis, kemampuan ekonomi para pihak, hingga efektivitas penyelesaian sengketa. Pendekatan semacam ini justru akan memperkuat semangat peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Selain itu, pemerintah juga perlu mulai mengakomodasi mediasi daring secara lebih jelas dan modern. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, tidak lagi relevan apabila pekerja harus melakukan perjalanan lintas provinsi hanya untuk menghadiri proses mediasi administratif yang pada dasarnya dapat dilakukan secara elektronik.
Transformasi digital dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Reformasi mediasi hubungan industrial juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ketenagakerjaan. Sebab ketika prosedur hukum terasa terlalu sulit dijangkau, masyarakat akan mulai memandang bahwa keadilan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi dan sumber daya yang cukup.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka tujuan utama penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai sarana menciptakan hubungan kerja yang harmonis justru akan semakin menjauh.
Karena itu, penataan ulang mediasi hubungan industrial perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan substantif dalam dunia kerja Indonesia. Negara tidak cukup hanya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Negara juga wajib memastikan bahwa mekanisme tersebut benar-benar dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.
Pada akhirnya, hukum ketenagakerjaan tidak boleh berhenti sebagai aturan administratif semata. Hukum harus tetap hidup sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu menjawab perubahan zaman tanpa kehilangan nilai keadilannya.
Sebab keadilan yang terlalu jauh untuk dijangkau perlahan akan kehilangan maknanya sendiri.
Oleh: Musrianto, Sekretaris Jenderal Konfederasi Barisan Buruh Indonesia.
