Buntut Firli Tersangka, Penegak Hukum Diminta Segera Sadar

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 23 November 2023 - 10:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir saat berada di Pasar Rangkasbitung, Kamis (23/11/2023)

i

Keterangan foto : Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir saat berada di Pasar Rangkasbitung, Kamis (23/11/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir menyoroti penetapan tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Kata Mukhsin, penetapan tersangka Firli atas sangkaan dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

“Penetapakan Firli sebagai tersangka merupakan peringatan bagi setiap pejabat penegak hukum, baik itu KPK, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Menteri untuk tidak bermain-main dalam proses penegakan hukum maupun kekuasaan. Jangan karena memiliki kekuasaan, lantas pejabat penegak hukum merasa bisa melakukan apa saja termasuk memeras atau melakukan perbuatan melawan hukum, ” Kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir melalui pernyataanya, Kamis (23/11/2/23)

“Setiap pejabat penyelenggara penegakan hukum akan beresiko berat sebagai perbuatan tercela terhadap pribadinya, terlebih akan meruntuhkan wibawa institusi di mata publik,” tambah Mukhsin.

Dijelaskan Mukhsin, dengan penetapan Firli sebagai tersangka, maka sulit menggambarkan kewibawaan lembaga KPK saat ini. Pasalnya, pejabat setingkat pimpinannya terindikasi sebagai koruptor dan diduga terlibat perbuatan memeras seseorang yang diduga melakukan perbuatan korupsi.

“Saya sangat prihatin atas penetapan Firli sebagai tersangka dan tentu saja sangat memalukan lembaga KPK yang tugasnya memberantas korupsi. Justru pimpinannya kini terindikasi perbuatan tercela dan memalukan. Karena itu, menjadi wajar publik lantas mempertanyakan integritas pimpinan lembaga KPK,” jelas pria Makasar tersebut.

Untuk diketahui, kasus yang menjerat Firli ini bermula dari laporan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023. Laporan tersebut terkait dengan perbuataan Firli yang diduga memeras bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo karena sedang menyelidiki kasus di Kementan.

Berdasarkan laporan itu, penyidik Polda Metro bergerak cepat dengan memeriksa sekitar 91 orang saksi dan 8 ahli. Sementara Firli diperiksa sebanyak 2 kali yakni pada pekan ketiga Oktober dan November 2023.

Penyidik juga telah menggeledah sejumlah tempat termasuk kediaman Firli di kawasan Bekasi dan Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, diberitakan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Firli dijerat dengan sangkaan dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menuturkan, ketua KPK itu diduga memeras, menerima gratifikasi dan menerima suap terkait penanganan kasus hukum di Kementerian Pertanian. Berdasarkan fakta itu, penyidik Polda Metro Jaya lantas menjerat Firli dengan sejumlah pasal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masih kata Ade, dugaan tindakan yang dilakukan Firli berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian pada kurun waktu 2020 hingga 2023.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12e, 12B atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar 2020-2023,” tutur Ade dalam keterangan resminya pada Rabu (22/11) kemarin.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Polisi Bersama Masyarakat, Di Pasangkayu, Petani Diduga Diserbu Dini Hari dan Diperlakukan Seperti Teroris
Temuan BPK Berulang di Pupuk Indonesia, Kejagung Dalami Dugaan Korupsi
Penggerebekan Pesantren Putri Tengah Malam, Wildan Ansori Nasution: Aparat Tak Boleh Sewenang-Wenang
Sengketa Lahan TNI AD vs Warga: Pengamat dan DPR Soroti Pemblokiran SHM Legok
BPGMN Luncurkan SAGARA: Sistem Cerdas Berbasis AI Pantau Gambut dan Mangrove Seluruh Indonesia
Gugatan ke PT Seko Fajar Plantation: Ahli Waris Minta Kejelasan Laporan Keuangan Sejak 1996
Eksepsi Febrie Ditolak, KOSMAK Mendesak Tim Sembilan Kebut Berkas Korupsi Manipulasi Batubara
Terima Aduan Masyarakat Pasangkayu Soal Konflik Agraria, Kapolda Sulbar Janji Tangani Secara Transparan dan Akuntabel
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 19:22 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Di Pasangkayu, Petani Diduga Diserbu Dini Hari dan Diperlakukan Seperti Teroris

Senin, 2 November 2026 - 20:20 WIB

Temuan BPK Berulang di Pupuk Indonesia, Kejagung Dalami Dugaan Korupsi

Senin, 2 November 2026 - 12:48 WIB

Penggerebekan Pesantren Putri Tengah Malam, Wildan Ansori Nasution: Aparat Tak Boleh Sewenang-Wenang

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:03 WIB

Sengketa Lahan TNI AD vs Warga: Pengamat dan DPR Soroti Pemblokiran SHM Legok

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:23 WIB

BPGMN Luncurkan SAGARA: Sistem Cerdas Berbasis AI Pantau Gambut dan Mangrove Seluruh Indonesia

Berita Terbaru