Perwakilan Istana Dorong Penyegelan Tambang Emas PT SBJ di Lebak Diusut

Teras Media

- Penulis

Selasa, 5 Desember 2023 - 10:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Tenaga Kantor Utama Staf Presiden Joko Widodo, Ali Mochtar Ngabalin, Selasa (5/12/2023)

i

Keterangan foto : Tenaga Kantor Utama Staf Presiden Joko Widodo, Ali Mochtar Ngabalin, Selasa (5/12/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Ali Mochtar Ngabalin mendorong agar dugaan pencemaran lingkungan terhadap masyarakat di Desa Warunggungbanten, Kecamatan Cibeber, Lebak oleh PT Samudera Banten Jaya (PT SBJ) diusut tuntas. Pasalnya, karena sudah menjadi keresahan masyarakat yang bisa mengancam keselamatan jiwa terhadap lingkungan.

“Saya menekankan agar pihak-pihak Terkat dalam hal ini Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK-red) untuk mengusut tuntas legalitas perizinan tambah emas yang dilakukan oleh PT SBJ. Bila bisa dibuktikan oleh penyidik Gakum KLHK, maka pihak PT SBJ dapat diipidanakan,” tegas Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar, Selasa (5/12/2024)

Sebelumnya juga sempat menjadi sorotan dari penggiat, Matahukum, dia mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang melakukan penyegelan atau pemberhentian operasional aktivitas pertambangan emas diiduga oleh PT Samudra Banten Jaya (PT SBJ) di Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Hal tersebut dikatakan Sekjen Mata hukum, Muksin Nasiir, Senin (4/12/2023).

“Kita mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan pemberhentian operasional karena adanya dugaan pelanggaran pengelolaan limbah yang diduga berbahaya,” Kata Wakil Ketua Bara JP Banten, Yusuf Reza Soleman, Senin (4/3/2023).

Selain mendukung tentang penyegelan dan operasional PT SBJ, Matahukum juga mempertanyakan adanya dugaan bahwa Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan revisi perubahan penambangan PT SBJ. Menurut Matahukum, bila dugaan ini benar dilakukan oleh ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup, maka ini adalah sebuah kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

“Bila benar ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan revisi penambangan emas milik PT SBJ mereka harus bertanggung jawab secara hukum. Karena ini sudah berdampak terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.” Ucap Mukhsin.

“Informasi yang kita dapat Polres dan Kodim Lebak diminta untuk mengawasi aktifitas pertambangan emas oleh Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan. Tapi, perusahaan PT SBJ tetap melakukan aktivitas tambang. Tindakan peringatan dan menegur oleh Polsek dan Koramil telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, akan tetapi aktivitas penambangan tetap dilaksanakan.” ucap Mukhsin dengan menjelaskan tentang adanya informasi yang dia dapat dari berbagai sumber laporan masyarakat.

Ditambahkan Mukhsin, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan perubahan revisi Amdalnya. Matahukum juga dalam waktu dekat akan ke lokasi untuk melihat langsung pencemaran limbah oleh PT SBJ.

“Dalam waktu dekat saya bersama tim akan ke lokasi tambang emas milik PT SBJ di Warung Banten, Cibeber. Untuk titiiknya sudah kami kantongi lokasinya, apa benar, terjadi perubahan Amdalnya ini. Bila itu benar, akan kami laporkan pihak-pihak yang terlibat dalam revisi itu, ” tutup Mukhsin

Informasi yang diihimpun oleh Redaksi bahwa PT. SBJ terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2023 dilakukan penyegelan dan penghentian operasional oleh Kementrian Lingkungan Hidup terkait pelanggaran pengelolaan Limbah berbahaya. Selain itu, Polres Lebak dan Kodim 0603 diminta untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan tersebut.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Dugaan “Main Mata” di Balik Proyek Pemkot Tangerang, Transparansi Dipertaruhkan
Skandal Intervensi Tambang Nikel, Kejagung Tahan HS di Salemba
Soroti Tender Rp121 M, Mukhsin Nasir: KPK Periksa Menag
Terindikasi Mark Up dan Proyek Fiktif di Banten, P3B Minta KPK Bertindak
Tak Temukan Unsur Pidana Terkait LP Kasus PT ARA di Dittipeksus Bareskrim Polri
Desak Evaluasi Dapur MBG, Maruli Rajagukguk: Jangan Perlakukan Pekerja Seperti Tak Punya Hak
Persangkaan Palsu Terbukti, Penyidik Diduga Langgar Hukum demi Kepentingan Pihak Tertentu
Matahukum: Tak Ada Celah Bagi PT Modern, Segera Sita Aset Pemprov Banten
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 15:31 WIB

Dugaan “Main Mata” di Balik Proyek Pemkot Tangerang, Transparansi Dipertaruhkan

Kamis, 16 April 2026 - 14:37 WIB

Skandal Intervensi Tambang Nikel, Kejagung Tahan HS di Salemba

Kamis, 16 April 2026 - 11:49 WIB

Soroti Tender Rp121 M, Mukhsin Nasir: KPK Periksa Menag

Kamis, 16 April 2026 - 10:42 WIB

Terindikasi Mark Up dan Proyek Fiktif di Banten, P3B Minta KPK Bertindak

Senin, 13 April 2026 - 20:32 WIB

Tak Temukan Unsur Pidana Terkait LP Kasus PT ARA di Dittipeksus Bareskrim Polri

Berita Terbaru

Keterangan foto : Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir menggunakan baju hitam, Selasa (11/9/2023)

Hukum dan Kriminal

Soroti Tender Rp121 M, Mukhsin Nasir: KPK Periksa Menag

Kamis, 16 Apr 2026 - 11:49 WIB