Terhenti, Koppaja Ingatkan Kajari Kabupaten Tangerang Progresif Tangani Kasus Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 8 Mei 2024 - 14:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Sekjen Mata hukum Mukhsin Nasir saat berada di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/3/2024)

i

Keterangan foto : Sekjen Mata hukum Mukhsin Nasir saat berada di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/3/2024)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Ketua Umum Komite Pemantau Perilaku Jaksa (Koppaja) Mukhsin Nasir mengingatkan jajaran Adhyaksa di seluruh Indonesia agar selalu menjaga marwah Kejaksaan dan public trust yang telah terbangun selama ini di masyarakat. Sehingga Kejaksaan sebagai salah satu institusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi besar yang melibatkan aktor-aktor penting di lingkaran kekuasaan.

“Saya mendesak agar kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan RSUD Tigaraksa saat ini ditangani Kejari Kabupaten Tangerang yang merugikan negara sebesar lebih dari Rp200 miliar segera dituntaskan. Karena sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Kejari Kabupaten Tangerang tentang pemberhentian kasus tersebut yang diduga masih terbengkalai,” Kata Ketua Umum Koppaja saat dikonfirmasi melalui pesan whatsAapnya, Rabu (8/5/2024).

Lebih lanjut, pria yang kerap disapa Daeng ini memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa. Kata Mukhsin, jangan sampai selama Ricky Tommy Hasiolan selaku Kajari Kabupaten Tangerang menjabat, persoalan RSUD Tigaraksa tidak selesai.

Selain itu, pria berbadan kecil tersebut juga sangat menyayangkan terkait prilaku Kajari Kabupaten Tangerang yang belum mersespon pertanyaan wartawan ketika di konfirmasi lewat pesan WhatsaAp Rabu (8/5/2024) mengenai perkembangan penangan kasus dugaan pengadaan lahan RSUD Tigaraksa. Menurut Mukhsin keterbukaan publik atas kepastian proses hukum itu penting diketahui oleh publik.

“Keterbukaan publik atas proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan adalah hak setiap warga negara sebagai asas negara hukum. Kalau ada prilaku penegak hukum yang tertutup atau sengaja menghindar dari pertanyaan publik. Pejabat penegak tersebut dapat di kategorikan tidak berprilaku baik, maka layak diberi sanksi oleh pimpinan lembaga, ” tegas Mukhsin.

Dijelaskan Mukhsin, tindakan Kajari Kabupaten Tangerang yang tak respon wartawan patut diduga menutup nutupi suatu proses hukum. Karena, kata Mukhsin mungkin ada sesuatu hal dan tidak salah publik bisa menduga prilaku tersebut demikian.

“Semua peoses hukum itu penting, karena setiap proses hukum yang ditangani oleh penegak hukum itu kepentingan negara dalam penegakan hukum, ” tutur Mukhsin.

Dikatakan Mukhsin, sudah saat nya sekarang para penegak hukum melakukan perubahan prilaku. Kata Mukhsin, ebagaimana yang di gaungkan jaksa Agung bahwa setiap jaksa harus berhati nurani dan menghindari prilaku yang tidak terpuji yang bisa menodai marwah kejaksaan dimata publik.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Pelimpahan Perkara Belum Dilakukan, Praperadilan Jadi Langkah Uji Due Process Perkara PT ARA
Kedatangan Teuku Rahmatsyah Sebagai Kajati Aceh Diringkai Tradisi Peusijuk Penuh Kekhusyukan
Nasir Djamil Tekankan Integritas dan Transparansi Peradilan di PN Banda Aceh
Kebakaran Gedung Bapenda DKI: Polisi Periksa 10 Saksi, Puslabfor Turun Selidiki Asal Api
Pemuda Muslimin Indonesia Desak Pemkot Tangerang Tutup Hiburan Malam Liar di Bantaran Kali Batusari
Sidang Praperadilan Gabriel: Jawaban Polri Justru Kukuhkan Dugaan Cacat Prosedur
Sidang Praperadilan Kasus Gas Portable Digelar di PN Jakarta Utara ​
KOSMAK Ungkap Dugaan Korupsi Rp26 Miliar untuk Pengembangan Tanaman Porang di Sidrap
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 21:04 WIB

Pelimpahan Perkara Belum Dilakukan, Praperadilan Jadi Langkah Uji Due Process Perkara PT ARA

Kamis, 13 Agustus 2026 - 14:40 WIB

Nasir Djamil Tekankan Integritas dan Transparansi Peradilan di PN Banda Aceh

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:29 WIB

Kebakaran Gedung Bapenda DKI: Polisi Periksa 10 Saksi, Puslabfor Turun Selidiki Asal Api

Senin, 3 Agustus 2026 - 07:56 WIB

Pemuda Muslimin Indonesia Desak Pemkot Tangerang Tutup Hiburan Malam Liar di Bantaran Kali Batusari

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:31 WIB

Sidang Praperadilan Gabriel: Jawaban Polri Justru Kukuhkan Dugaan Cacat Prosedur

Berita Terbaru