Komisi II DPR RI Minta Kaji Ulang Penerimaan Jumlah IPDN

Teras Media

- Penulis

Rabu, 27 September 2023 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Difriadi meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengkaji dan menganalisa ulang jumlah, Rabu (27/9/2023)

i

Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Difriadi meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengkaji dan menganalisa ulang jumlah, Rabu (27/9/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Difriadi meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengkaji dan menganalisa ulang jumlah. Hal tersebut sesuai kebutuhan akan lulusan Aparatur negara dari IPDN.

Menurut Difriadi, permintaan tersebut terkait dengan adanya pengurangan jumlah kuota mahasiswa IPDN yang mengalami pengurangan sangat besar. Dimana, kata Difriadi, dari 1.410 formasi menjadi 534 formasi di tahun 2023.

Sementara, kata Difriadi, negara dan pemerintah daerah-daerah di Indonesia terus berkembang. Sehingga membutuhkan banyak sumber daya aparatur dari IPDN.

“Saya kira perlu dianalisa ulang”,kata Legislator asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II tersebut,saat di konfirmasi wartawan,Rabu (27/9/2023).

Dengan jumlah yang sedikit Difriadi juga mempertanyakan apakah mampu membangun kinerja yang efektif. Mengingat, kata Difriadi kebutuhan akan sumber daya manusia aparatur kedepannya akan semakin meningkat baik jumalah maupun kualitas.

Indonesia akan semakin berkembang seiring kemajuan jaman dan semakin banyaknya nanti daerah pemekaran baru yang memerlukan aparatur negara yang bekualitas.

“Dengan jumlah yang demikian apakah mampu mengatasi atau membangun kinerja yang efektif kepemerintahan dalam negeri dan tugas tugas Pemerintah daerah dimasa depan”,pungkas Difriadi.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Data adalah Kompas Pembangunan, Adde Rosi: Akurasi adalah Harga Mati
Respon Cepat Kajati: Herlangga Wisnu Gantikan Kajari Karo yang Disorot DPR
Dukung SBY, Anton: Pasukan Perdamaian Tak Boleh di Medan Perang
Mangihut Sinaga Dorong Kasus Pelecehan Seksual Diungkap
Pinjol: Kartel Bunga dan Teror Penagihan Merusak Bangsa
6 Dekade Mengabdi, Anton Suratto: Pikiran Rakyat Selalu Jadi Tempat Berbagi
Tindakan Keji Pembukaman Suara Kritis, Abdi Rakyat Minta Penanganan Kasus Andrie Yunus Hingga Tuntas
Jimmy Lie Dijemput Polisi Tangerang Usai Diamankan di Medan
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 22:55 WIB

Data adalah Kompas Pembangunan, Adde Rosi: Akurasi adalah Harga Mati

Selasa, 7 April 2026 - 23:07 WIB

Respon Cepat Kajati: Herlangga Wisnu Gantikan Kajari Karo yang Disorot DPR

Senin, 6 April 2026 - 21:46 WIB

Dukung SBY, Anton: Pasukan Perdamaian Tak Boleh di Medan Perang

Sabtu, 4 April 2026 - 16:59 WIB

Mangihut Sinaga Dorong Kasus Pelecehan Seksual Diungkap

Selasa, 31 Maret 2026 - 13:21 WIB

Pinjol: Kartel Bunga dan Teror Penagihan Merusak Bangsa

Berita Terbaru

Keterangan foto : Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Ombudsman periode 2026-2031, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, Kamis (16/4/2026)

Hukum dan Kriminal

Skandal Mengerikan! Hery Susanto Ditangkap, Pansel Akui Tak Tahu Dosa Lama

Kamis, 16 Apr 2026 - 22:16 WIB

Keterangan foto : Peneliti Senior IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, Kamis (16/4/2026)

Hukum dan Kriminal

Alasan Logis Pembubaran KPK, Denny Charter: Kejagung Terbukti Lebih Mumpuni

Kamis, 16 Apr 2026 - 21:00 WIB