Politisi Demokrat Sebut Laut Tak Boleh Diperjualbelikan

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 28 Februari 2025 - 01:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mendukung rencana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mau menurunkan bahkan membebaskan pajak pendidikan, Sabtu (25/11/2023)

i

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mendukung rencana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mau menurunkan bahkan membebaskan pajak pendidikan, Sabtu (25/11/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut bahwa laut adalah milik negara dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Dede, fenomena sertifikasi lahan di perairan Indonesia merupakan upaya oknum tertentu untuk mengubah wilayah laut menjadi bidang tanah.

Berikutnya, kata Dede wilayah laut yang menjadi bidang-bidang tanah tersebut akan dapat diubah menjadi aset pribadi. Dede menjelasjan bahwa kasus ini terjadi di Tangerang, dengan sekitar 300 hektare wilayah laut dipecah menjadi 263 bidang lahan.

“Ini bukan hanya satu-dua bidang, tapi ratusan hektare,” Kata Politisi Demokrat tersebut, Kamis (27/2/2025).

Modus operandi yang digunakan meliputi proses pengkaplingan laut hingga mencapai ratusan meter ke tengah. Kemudian, lahan tersebut dialihfungsikan menjadi tambak dan didaftarkan sebagai aset berizin.

Anggota DPR dari dapil Jawa Barat tersebut juga menyoroti praktik pemalsuan data kepemilikan yang kerap terjadi. Status warisan diubah dan masyarakat diminta menyerahkan dokumen seperti KTP dan KK untuk digunakan mengeluarkan girik.

Dia mengatakan ada keterlibatan oknum aparat desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Proses tersebut diduga melibatkan pemalsuan dokumen dengan melibatkan pihak-pihak tertentu yang menciptakan celah privatisasi wilayah laut.

Meskipun Pemerintah mencabut beberapa sertifikat terkait kasus ini, hingga kini belum ada tindakan hukum tegas yang dilakukan. Dede menekankan pentingnya penegakan hukum secara konsisten agar praktik serupa tidak terus terjadi di masa mendatang.

Ia juga mengungkapkan fenomena ini tidak hanya terjadi di Tangerang. Kasus ini juga telah menyebar ke wilayah Bekasi, Sidoarjo, dan Makassar.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB